Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa

Sri Nurhayati Qodriyatun

Abstract

Pada pemerintahan Joko Widodo (2015 -2019) pariwisata harus memberi kontribusi pada perekonomian nasional. Target ini mendorong dilakukannya pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Pemerintah telah menyusun kebijakan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Permasalahannya bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target group. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan di Karimunjawa memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan banyak sektor. Daya dukung lingkungan perlu dimasukan dalam perencanaan tersebut dan menjadi dasar untuk menetapkan target kunjungan wisata.

Keywords

pariwisata berkelanjutan; pulau-pulau kecil; kawasan konservasi; implementasi kebijakan

Full Text:

pdf

References

Bengen, D.G., 2001, Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Bengen, D.G., 2002, “Coastal Resources and Ecosystems and its Integrated and Sustainable Management”, makalah disampaikan dalam kegiatan Marine Journalis Training Paper yang diselenggarakan WWF Wallacea Progam, Bali, 9 -11 April 2002

Dahuri, 1998, “Pendekatan Ekonomi-Ekologis Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan” dalam Edyanto, dkk (Ed), Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kerjasama Depdagri, Dir. Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Kawasan, TPSA, BPPT dan Coastal Resources Management Project, USAID, B32 – B42

Yar Johan, 2011, “Pengembangan Wisata Bahari dalam Pengelolaan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Berbasis Ekologi: Studi Kasus Pulau Sebesi Provinsi Lampung”, Tesis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor

Yakobus Supriyanto (2003). “Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Kecil Berbasis Pariwisata (Kasus Kabupaten Karimun)”. Alami. Vol.8 Nomor 3 Tahun 2003. Hlm. 11 – 17

B. Garrod & JC. Wilson, 2003, Marine Ecotourism: Issues and Experiences, England: Channel View Publication

Dadang Rizki Ratman (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata), “Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 – 2019”, makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata tentang Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016, di Jakarta tanggal 27 Januari 2016

Eadington, W.R. and Smith, V. (1992) sebagaimana dikutip I Ketut Suwena, 2010, Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global, Denpasar: Penerbit Udayana University Press

“Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Terbesar Kedua”, 17 Oktober 2017, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua, diakses 17 April 2018.

“Menpar Kejar Devisa Wisata Bahari hingga Rp. 53,2 triliun”, Koran SINDO, 8 Februari 2017, https://economy.okezone.com/read/2017/02/08/320/1612583/menpar-kejar-devisa-wisata-bahari-hingga-rp53-2-triliun, diakses 17 Februari 2018

Ferncius Limbong & Sugiono Soetomo, 2014, “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa”, Jurnal Ruang, Volume 2 Nomor 1, hlm. 351 – 360.

Prima Farid Budianto, Edi Susilo, Erlinda Indrayani, 2013, “Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil terhadap Masyarakat Pesisir Desa Linuhu (Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara)”, Jurnal ECSOFiM, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1 – 10.

Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Ramdani & Ramdani, 2017, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Publik Vol. 11, 1, hlm. 1 -12.

Robert T. Nakamura & Frank Smallwood, 1980. The Politics of Policy Implementation, New York: St. Martin Press.

Joko Widodo, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayu Media

Solichin Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

“Sampah, Sumber Masalah di Labuan Bajo”, Kompas.com, 28/03/2018, https://travel.kompas.com/read/2018/03/28/120400627/sampah-sumber-masalah-di-labuan-bajo. Diakses 5 april 2018.

“Kawasan Strategis Labuan Bajo Menghadapi Kendala ini”, 1 April 2016, http://traveling.bisnis.com/read/20160401/224/533735/kawasan-strategis-labuan-bajo-masih-hadapi-kendala-ini. Diakses 5 april 2018.

Permenbudpar No. Km.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Perda Jateng No. 4 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Prov Jateng 2014 -2034.


DOI: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i2.1110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.