Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Di Kawasan Benoa Badung Bali dalam Persespektif Pembangungan Berkelanjutan

Anih Sri Suryani

Abstract

Management of coastal and coastline is very important in Indonesia, an archipelago country with the longest coastline in the world. Moreover, conditions in some coastal areas in Indonesia have decreased the environment quality for example in the Benoa Region of Bali. This paper aims to quantify the influence of government policies and community participation on the quality of the coastal environment in Benoa Badung Bali Region in the perspective of sustainable development. The quantitative method with the questionnaire instrument was carried out in this study. The results showed that the size of the index for government policy in the Benoa Region was 67.45 (sufficient), the community participation index 78.06 (good), the water condition index 72.78 (good) and the land condition index 74.62 (good). Statistical analysis shows that there is a significant relationship between government policy and community participation in the quality of the coastal and coastal environment (r=0,541). Government policies and community participation have  positive effect on the condition of the quality of the coastal and coastal environment. Various community empowerment activities and programs and government policies in the Benoa Region, for example the Yasa Segara Pokmaswas group, the development of conservation tourism in Badung, fisheries business development have fulfilled the principles of sustainable development in terms of economic, social/community participation and the environment.


Pengelolaan pesisir dan pantai sangat penting di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terlebih kondisi di sebagian pesisir di Indonesia kualitas lingkungannya menurun seperti di Kawasan Benoa Badung Bali. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir di Kawasan Benoa Badung Bali. Metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa besaran indeks untuk kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa adalah 67,45 (cukup), indeks peran serta masyarakat 78,06 (baik), indeks kondisi perairan 72,78 (baik) dan indeks kondisi daratan 74,62 (baik). Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir dan pantai (r=0,541). Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap kondisi kualitas lingkungan pesisir dan pantai. Berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa misalnya adanya kelompok Pokmaswas Yasa Segara, pengembangan wisata konservasi di Badung, pengembangan usaha perikanan telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Keywords

kebijakan pemerintah; peran serta masyarakat; Kawasan Benoa; kualitas lingkungan; pembangunan berkelanjutan

Full Text:

pdf

References

Ayuningtyas, R., Imron, A., dan Maskun. (2015). Kehidupan Masyarakat Nelayan Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. PEGASI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah), 3(3). Retrieved from http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/9305, on 12 Juni 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2014) Badung Dalam Angka 2014. Retrieved from https://badungkab.bps.go.id/publication/download.html, on 11 Juni 2019.

Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., dan Sitepu, M.J., (2001). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Dalton. (2014, Agustus 29). Guru Besar IPB: Teluk Benoa Layak Direvitalisasi. Retrieved from https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-2675984/guru-besar-ipb-teluk-benoa-layak-direvitalisasi, on 11 Juni 2019.

Fabianto, M.D., dan Berhitu, P.T. (2014). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. Jurnal TEKNOLOGI. 11(2), 2044–2060. Retrieved from http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1005, on 11 Juni 2019.

Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., dan Adimu, H.E. (2018). Pendekatan Sistem Sosial-Ekologi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 4(2), 61–74.

Hamdani, H., dan Wulandari, K. (2013). Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). Retrieved from http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58737, on 14 Juni 2019.

Handadari, A.S.K., Soesilo, T.E.B., dan Pranowo, W.S. (2018). Indeks Keberlanjutan Sumber Daya Laut dan Pesisir di Lokasi Reklamasi Teluk Benoa Bali. Jurnal Kelautan Nasional, 13(3), 121–136.

Harmadi, S.H.B. (2014, November 19). Nelayan Kita. Retrieved from http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita, on 10 Februari 2019.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016, Maret 4). Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, Retrieved from https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/, on 12 Juni 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015). Inventarisasi Sumber Pencemar Lingkungan Pesisir dan Laut yang Berasal dari Non Point Sources di Tanjung Benoa, Laporan Final. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Retrieved from https://studylibid.com/doc/15911/inventarisasi-sumber-pencemar-lingkungan-pesisir-dan-laut, on 1 Juni 2019.

Kusumastanto, T. (2000). Pemberdayaan Sumber daya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI. Retrieved from http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf, on 12 Juni 2019.

Mansyur, M.K. (1984). Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota. Surabaya: Usaha Nasional.

Mulyadi S. (2005). Ekonomi Kelautan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mustofa, A. (Ed). (2018, Februari 20), Nelayan Bali Klaim Tangkapan Tuna Merosot, Harga Jual Ikut Turun. Retrieved from https://radarbali. jawapos.com/read/2018/02/20/50923/nelayan-bali-klaim-tangkapan-tuna-merosot-harga-jual-ikut-turun, on 15 Juni 2019.

Nurfadhilah. (2016). Peranan Masyarakat Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (Skripsi). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

UPT BPSPL Denpasar. (2016, Juni 11). Pokmaswas Yasa Bengiat Nusa Dua Bali Belajar Mengembangbiakkan dan Membesarkan Kima. Retrieved from http://bpspldenpasar.kkp.go.id/pokmaswas-yasa-bengiat-nusa-dua-bali-belajar-mengembangbiakkan-dan-membesarkan-kima, on 14 Juni 2019.

Purnama, R. (2015, Juni 17). Masalah Utama Kemiskinan Masyarakat Pesisir. Retrieved from http://ekbis.sindonews.com/read/1013402/34/ini-masalah-utama-kemiskinan-masyarakat-pesisir-1434457234, on 10 Februari 2019.

Razak, A.R. (2013). Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan. Jurnal Otoritas III(1), 10–15. doi: 10.26618/ojip.v3i154

Satria, A. (2009). Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. Bogor: IPB Press.

Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryantala, Wira. (2014, Oktober 31). Desa Adat Peminge Dinilai Tim Nasional. Retrieved from http://www.antarabali.com/berita/61957/ desa-adat-peminge-dinilai-tim-nasional, on 2 Februari 2019.

Wahyuni, D., Qodriyatun, S.N., Suryani, A.S., Lestari, T.R.P., Prasetiawan, T., dan Teja, M. (2016). Pembangunan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tidak diterbitkan.

Wiranto, T. (2004). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah (makalah). Disampaikan dalam Sosialisasi Nasional Program MFCDP, Jakarta, 22 September 2004.

Yulianda, F., Fahrudin, A., dan Adrianto, L. (2010). Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Book 3. Bogor: Pusdiklat Kehutanan-Departemen Kehutanan RI, SECEM Korea International Cooperation Agency.


DOI: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i2.1231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.