Implementasi Kebijakan Program Pembangunanpartisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi

Indrawaty Gita, Mohammad Mulyadi

Abstract

The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the implementation of the P3BK policy in Pondok Melati District, Bekasi City. This research is qualitative in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK implementers, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the implementers of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent and capable enough human resources; (3) the disposition/attitude of P3BK implementers: sufficient capacity and capability and high dedication of P3BK implementers; (4) organizational structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program implementer has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.


Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.

Keywords

Kebijakan, komunitas, bekasi

Full Text:

pdf

References

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Hamdi, M. (2013). Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harli, M. (2013). Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, II (2) Juli-Desember 2013.

Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, S. (2009). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Purwokerto: Gava Media.

Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2) Mei-Agustus.

Mardikanto, T. & Soebianto, P. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, M. (2012). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs). Info Singkat. Jakarta: Puslit DPR RI.

Mulyadi, M. (2014). Kemiskinan Identifikasi Penyebab dan Penanggulangannya. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Publica Press.

Mulyadi, M. (2016). Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Press.

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi (2016).

Saputra, Z.S.L.D.A. (2018). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal. (Studi pada Objek Wisata Coban Sewu, Coban Gintung, Coban Telaga Warna dan Coban Ciblungan Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang) (skripsi). University of Muhammadiyah Malang, Malang

Siagian, S. P. (2000). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soleh, C. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Jatinangor: Fokusmedia.

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Theresia, A., et al., (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Surakarta: Alfabeta.

Tiza, A. L., et al., (2014). Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). Wacana, 17(1).

Tjiptoherijanto, P dan Manurung, M. (2017). Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tresiana, N. & Djuaji, N. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah. Bandar Lampung: Suluh Media.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Malang: Bumi Aksara.

Wahyudi, J. (2016). Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1) Januari.


DOI: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.