KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUKSI GARAM NASIONAL

. Izzaty, Sony Hendra Permana
| Abstract views: 1601 | views: 794

Abstract

Garam memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia
sebab garam digunakan untuk konsumsi dan industri setiap hari. Produksi
garam nasional masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat Indonesia,
padahal Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas lautnya lebih luas dari
daratan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dan
alternatifnya dalam mendorong peningkatan produksi garam. Hasil kajian
menunjukkan bahwa permasalahan industri garam seperti lemahnya
institusi kelembagaan, dan posisi tawar petambak garam akibat tidak
memadainya infrastruktur dan fasilitas produksi akibat lahan potensial tidak semuanya dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan masih dikelola secara tradisional. Selain itu masalah permodalan, regulasi yang menyangkut pengaturan penetapan harga awal dan pengaturan garam impor, isu tata niaga yang terkait dengan impor, serta masih tingginya deviasi harga, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan regional. Kebijakan penanganan impor garam dan pemberdayaan usaha garam rakyat diharapkan mampu meningkatkan produksi garam nasional. Di samping itu pembentukan buffer stock (stok penyangga) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan nasional, khususnya garam, sudah mendesak untuk segera direalisasikan.

Keywords

Industri Garam; Impor; Pemberdayaan; Stok Penyangga.

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2010. Minapolitan dari Konsep Menuju Implementasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Dunn, William N. 1998. An Introduction to Public Policy Analysis.

PrenticeHall, Eaglewoods Cliffs.

Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy. Longman.

Rahman, A. J. 2011. Petambak Garam Indonesia: Dalam Kepungan

Kebijakan dan Modal. Ininnawa-Indonesia Berdikari-Infid.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah:

Anonimous. 2010. Potensi dan Area Garam Rakyat di Kabupaten

Pamekasan.

Sekjen DKP. 2007. Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Indonesia.

Wirjodirdjo, B. 2004. Skenario Kebijakan Pengembangan Pergaraman

Nasional dalam Usaha Mengurangi Ketergantungan Luar Negeri:

Suatu Penghampiran Model Sistem Dinamik. Jurnal Eksekutif 1(1): 14- 24.

Tulisan/Berita dari Koran:

Ironi Garam di Negeri Bahari, Kompas, 22 Oktober 2011.

Mandiyanto. 2010. Problematik Sosial-Ekonomi Garam. Sinar Harapan, 20 Maret: 7.

Usaha Garam Madura, Yang Terempas dan Yang Puntung, Kompas, 22 Oktober 2011.

Internet:

Kebijakan Penyangga Harga Garam, http://opiniperikanan.wordpress.com

/2011/08/24/kebijakan-penyangga-harga-garam/, diakses tanggal 20

September 2011.

Rowe, L. 2011. Kekurangan Garam di Negeri Garam, http://lintang2010.

wordpress.com/2011/05/27/kekurangan-garam-di-negeri-garam/,

diakses tanggal 25 Mei 2011.

PT. Garam hanya bersedia serap 40% pasokan garam nasional,

http://arsipberita.com/show/pt-garam-hanya-bersedia-serap-40-

pasokan-garam-nasional-235591.html, diakses 28 Oktober 2011.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.