EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB P2 OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASAR DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Mandala Harefa, S.E., M.E.

Abstract


Melalui implementasi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sdialihkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah kota dan Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan, diharapakan penerimaan daerah akan meningkatkan realisasi pajak, terutama tentang PBB-P2. Kondisi ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya keras  untuk  mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah  kewenangannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan  memperoleh data dari wawancara dan  FGD.  Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengalihan pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar hanya mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB  P2 ,antara lain dengan merevisi basis data yang dipeoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan  PBB P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB  Makassar menunjukkan kriteria  "sangat  Efektif". Sedangkan sumbangan PBB 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Keywords


PBB P2; Desentralisasi; Pajak; Penerimaan daerah; Pemerintah Kota

Full Text:

PDF

References


Buku :

Abdul. Halim, (2004), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Jhingan, M.L. (2012) , “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Michael P. Todaro. dan Stephen C. Smith (2004), “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” Edisi Kedelapan – Jilid 2. Alih bahasa Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo ( 2009), Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI.

_________ (2011), Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi.

M.R. Khairul Muluk (2006), “Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah” , Malang: Bayumedia Publishing.

Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt (penyunting) (2000), Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.

Stoker, G. (1991), The Politics of Local Surie, H.G.. Ilmu Administrasi Negara. Terjemahan Samekto. Jakarta: Gramedia.

Wahyudi Kumorotomo (2009), “Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004,” Prenada Media, Jakarta, Tahun 2008

Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat..

Jurnal :

Anwar Shah (2003), “The Reform of Intergovenmental Fiscal Relation in Developing and Emerging Market Economy”, World Bank Policy and Research Series No.23, The World Bank, Washington DC, 1994, sebagaimana dikutip dalam Larry Schroeder, “ Fiscal Decentralization in South East Asia”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 15 No. 3, PrAcademic Press.

Larry Schroeder (2003), “Fiscal Decentralization in South East Asia”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 15 No. 3, Academic Press.

Roy Bahl dalam Jameson Boex, Renata R Simatupang (2008), “ Fiscal Decentralisation and Empowerment: Evolving Concepts and Alternative Measures” Journal Compilation Institute of Fiscal Studies Vol. 29, No. 4, Blackwell Publishing Ltd, UK-USA.

Dokumen Resmi :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah” Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. 2013.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, Arah Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2015

Ter-Minassian, Teresa, (1997), “Fiscal Federalism In Theory and Practice”, International Monetary Fund, Washington,

Makalah :

Machfud Siddik,. “Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah pada Seminar Nasional “Public Sector Scorecard.” Jakarta,17-18 April 2002.

Surat Kabar /Majalah :

Business News (2014), “Menimbang Efektivitas Pengelolaan Pbb Oleh Pemda,” Jakarta, 2 Januari 2014.

Website :

Bernard Grofman (2002),. “Reflection on Public Choice Theory”. Irvine: University of California. Online. (http://www.public choicesoc.org/ pres.html). Diakses 13 Maret 2015

Lars P Feld, Gebhard Kirchgassner dan Christoph A. Scaltegger. (2004). Fiscal Federalism and Economic Performance: Evidence from Swiss Cantons. Marburg: Philipps University at Marburg. Online. (http://ideas.repec.org/p/mar/volksw/200 420.html) Diakses 18 Maret 2015.

http://newsbalikpapan.com/dewan-optimis-balikpapan-raih-pad-rp400-miliar.html “Dewan Optimis Balikpapan Raih PAD Rp400 miliar, diakses 9 Febuari 2015.

http://www.antarasulsel.com/berita/60650/realisasi-pad-makassar-rp900-miliar, “Realisasi PAD Makassar Capai Rp900 Mliar”, Senin, 15 Desember 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Copyright of JEKP (e-ISSN:2528-4673 p-ISSN:2086-6313).