KONSOLIDASI DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERKUALITAS

bambang juanda, Dedy Heriwibowo

Abstract


Revisi UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan desentralisasi di Indonesia yaitu meningkatnya pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah.Tujuan tersebut hendak dicapai melalui konsistensi alokasi dana transfer dalam APBN yang terus meningkat. Namun sumber daya yang langka tersebut akan sia-sia bila pemerintah daerah menggunakannya secara tidak berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk memperjelas apa yang dimaksud kebijakan belanja berkualitas, mengidentifikasi regulasi mana yang mempengaruhi belanja berkualitas, dan mengemukakan usulan perbaikan kebijakan. Kebijakan belanja berkualitas menyangkut hulu-hilir pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan belanja berkualitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Namun masih terdapat berbagai regulasi saat ini yang cenderung belum singkron dan menghambat terwujudnya belanja berkualitas. Regulasi yang menghambat belanja berkualitas terutama pada mekanisme penyusunan dan pembahasan anggaran yang mendistorsi rencana prioritas, pendanaan pendidikan, penganggaran hibah dan bansos dan sistem pelaporan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditekankan pada aspek penguatan daerah dalam menyusun dan melaksanakan prioritas anggaran. Disamping itu, diperlukan penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah seperti urusan wajib pendidikan  agar dapat mengatasi masalah juklak/juknis DAK yang setiap tahun selalu terlambat, dan perlu pengembangan formulasi alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian Standa Pelayanan Minimal dan prioritas nasional (seperti yang mulai diterapkan tahun anggaran 2016). Perencanaan penganggaran hibah dan bansos juga penting diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, penyederhanaan sistem pelaporan pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan umpan balik penganggaran belanja berkualitas.


Keywords


belanja berkualitas; keuangan daerah; perencanaan; penganggaran

Full Text:

PDF

References


ANTARA-AusAID. (2011). Laporan Pengukuran Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi NTB. Bappeda NTB. Mataram.

Akai, N. & Sakata, M. (2000). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics, 52, 93–108.

Bank Dunia. (2008). Mengelola Sumber Daya Untuk Mencapai Keluaran Yang Lebih Baik Di Daerah Otonomi Khusus. Kantor Bank Dunia Jakarta.

Bappenas. (2013). Analisis Kesenjangan Antarwilayah 2013. Bappenas. Jakarta.

Bird, R. M. dan Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing Countries. Cambridge University Press. United Kingdom.

BPS. (2012). Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2011. Jakarta.

Browne, E. (2010). Reforming Budget System: Practice Guide. USAID.

DJPK. (2009). Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia.Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

DJPK. (2013). Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.

Halim, A. (Eds). (2013). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Juanda, B., Handra, H., Auracher, T., Sitepu, B., dan Marthaleta, N. (2013). Penyusunan Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jakarta.

Juanda, B., Halim, A., Azis, N., dan Kaiwai, H.Z. (2014). Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah.

Simanjuntak, R.A. & Handra, H. (Eds). DJPK Kemenkeu RI. Jakarta.

Kemendagri. (2011). Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal. Buku I dan II. Ditjen Otoda Kemendagri. Jakarta.

Kumpulan Regulasi Republik Indonesia. http://web-regulasi.com/.

Lin & Liu. (2000). Fiscal decentralization and economic growth in China. Economic Development and Cultural Change, 49, 1-29.

Lisna, V., Sinaga, B.M., Firdaus, M., Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 14 (1), 1-26.

Nugraheni, D., dan Priyarsono, D.S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 12 (2), 148-167.

Ostrom, E., (2005). Doing Institutional Analysis Digging Deeper Than Markets and Hierarchies. C. Menard and M. M. Shirlet (eds.), Handbook of New Institutional Economics, pg 819-848. Springer. Netherlands.

Suwana, A. F. & Sulistiani, E. H. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence. Journal of Indonesia Economi and Business, 24 (3), 328-336.

Xie, Danyang, Zou, Heng-fu, & Davoodi, Hamid. (1999). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. Journal of Urban Economics, 45, 228–239.




DOI: https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Copyright of JEKP (e-ISSN:2528-4673 p-ISSN:2086-6313).