STRUKTUR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR POTENSIAL KOTA BATAM DAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Mandala Harefa
| Abstract views: 881 | views: 2035

Abstract

Kebijakan desentralisasi melalui pemberian kewenangan daerah dalam menentukan perencanaan dan arah pembangunan perekonomian, menuntut pemerintah daerah berupaya lebih serius dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sektor potensial. Implementasi otonomi yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaan di beberapa daerah otonom belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi pada daerah otonom mengingat masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan potensi ekonominya. Demikian pula bila melihat secara spesifik Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik berpeluang dalam menggali berbagai potensi ekonomi yang ada dalam rangka menjadikan basis ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menganalisis masalah ini, diambil studi Kota Batam dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan struktur, pola pertumbuhan dan potensi yang menjadi basis ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, baik pertumbuhan, kontribusi, dan per kapitanya akan diketahui potensi basis ekonomi kedua wilayah tersebut. Melalui metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis Location Quotients (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki basis ekonomi yang berbeda, di mana Karimun memiliki potensi ekonomi lebih banyak sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi andalan. Namun demikian, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang merupakan kawasan perdagangan bebas, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Keywords

desentralisasi; otonomi; pertumbuhan ekonomi; basis ekonomi; sektor potensial; PDRB

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Airov, J. “Fiscal Policy Theory in an Interregional Economy: General Inter-Regional Multipliers and Their Application”, Papers and Proceedings of Regional Science Associations, Vol. 19, 1967, and Engerman. R. A, Regional Aspects of Stabilisation Policy, dalam Musgrave, Essays in Fiscal Federalism, Brookings Institution, Washington DC., 1965.

Arsyad, Lincolin. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999.

Boudeville, J. Problems of Regional Economic Planning. Edinburg University Press, 1966.

Jaya Aziz, Iwan. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994.

Jhingan, M. L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Perraoux, F. La Notion de Pole de Croissance, I’economic de Xxeme Siècle, second part. Presses Universitaires de France, 1964.

Pfouts Ralf. W. The techniques Of Urban Economic Analysis. West Trenton New Jersey: Chander Davis-Publishing Company, 1960.

Richardson, Harry W. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit FE UI, 1977.

Tarigan, Robinson. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Edisi 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Tiebout, Charles Mills. The Community Economic Base Study, Committee for Economic Development, New York, December 1962.

Dokumen Resmi:

Badan Pusat Statistik. Data Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. Statistik Daerah Provinsi Kepri 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. Karimun Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Pengumpulan Data dan Informasi. “Permasalahan Investasi Daerah Setelah Otonomi Daerah”. Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi dan Informasi sekretariat Jenderal DPR RI, 2012.

Surat Kabar:

“Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, Perlu Direstrukturisasi Menata Ulang Kawasan FTZ”, BBK. Koran Jakarta. 2 Maret 2013.

Tulisan dalam Internet:

“Otonomi dan Keuangan Daerah, Masih Jauh Panggang dari Api”. (http://m.suaramerdeka.com /index.php/read/cetak/2013/07/31/232685, diakses 31 Juli 2013).

“Habibie Menyesal Soal Batam”. (http://www.tempo.co/read/news/2013/09/30/058517646/, diakses 30 September 2013).

“Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran: Peringkat Kepri Turun ke Urutan Kelima”. (http:// batamtoday.com/detail_berita.php?id=3432, diakses 26 April 2011).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.