KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Lukman Adam, T. Ade Surya
| Abstract views: 2725 | views: 4911

Abstract

Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Salah satu bentuk pelestarian ekosistem pesisir dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi laut di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial, harus memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi.

Keywords

perikanan budi daya; perikanan tangkap; ekosistem pesisir; kawasan konservasi laut; terintegrasi

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Fauzi, A. Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

--- dan S. Anna. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan: Untuk Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

----. Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Nikijuluw, V. Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2002.

Rajadhyaksha, N. The Rise of India: Transformasi Dari Kemiskinan Menuju Kemakmuran. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suparmoko, M. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). Edisi 4 Revisi. Yogyakarta: BPFE, 2012.

Artikel dalam Jurnal, Working Paper, Majalah, dan Surat Kabar:

Adam, L. “Jadikan Pariwisata Bahari Sektor Unggulan”. Victory News, 28 Juli 2012.

--- . “Kebijakan Sistem Logistik Perikanan Nasional”. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. (1)1, 2012, hal. 73-83.

Ami, D., P. Cartigny, and A. Rapaport. “Can Marine Protected Areas Enhance both Economic and Biological Situations?”. Comptes Rendus Biologies, Vol. 328, 2005, pp. 357-366.

Arnason, R., and M. Kashorte. “Commercialization of South Africa’s Subsistence Fisheries? Considerations, Criteria and Approach”. International Journal of Oceans and Oceanography, 2006, pp. 45-65.

Dalton, T. M. “An Approach for Integrating Economic Impact Analysis into the Evaluation of Potential Marine Protected Area Sites”. Journal of Environmental Management, Vol. 70, 2004, pp. 333-349.

Gjertsen, H. “Can Habitat Protection Lead to Improvements in Human Well-Being? Evidence from Marine Protected Areas in the Philippines”. World Development, 2005, pp. 199-217.

Gossling, S. “Analysis Ecotourism: A Means to Safeguard Biodiversity and Ecosystem Functions?”. Ecological Economics, 1999, pp. 303-320.

Kamukuru, A. T., Y. D. Mgaya, and M. C. Ohman. “Evaluating a Marine Protected Area in a Developing Country: Mafia Island Marine Park, Tanzania”. Ocean & Coastal Management, Vol. 47, 2004, pp. 321-337.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Mensinergikan Pembangunan Ekonomi”. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, (1)8, 2011, hal. 9.

Merino, G. B. et al. “Assessment and Bioeconomic Analysis of The Majorca (NW Mediterranean) Trammel Net Fishery”. Aquatic Living resources, 2008, pp. 99-107.

Milazzo, M. “Subsidies in World of Fisheries a Reexamination”. World Bank Technical Papers No. 406, World Bank, 1998.

Mudzakir, A. K. “Kajian Yuridis dan Sejarah Terhadap Pengelolaan Pungutan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”. Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 “Peran Riset Sosial Ekonomi dalam Mengoptimalkan Dukungan Terhadap Program Peningkatan dan Pendapatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”, 2011, hal. 257-284.

Ruseski, G. “International Fish Wars: The Strategic Roles for Licensing and Effort Subsidies”. Journal of Environmental Economics and Management, 1998, (36)1, pp. 70 - 88.

Pezzey, J. C. V., C. M. Roberts, and B. T. Urdal. “A Simple Bioeconomic Model of a Marine Reserve”. Ecological Economics, 2000, Vol. 33, pp. 77-91.

Satria, A. “Prospek Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2013”. Harian Tempo, 27 Desember 2012.

________. 2012. “Sistem Logistik Ikan”. Kompas, 16 Oktober 2012.

Tajerin. “Dinamika Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output 1990-2005”. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2009, No.1, hal. 59-80.

Ustriana, I. N. G. “Model dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem)”. Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness, (7)1, 2007.

Wiadnya, D. G. R., et al. “Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia: Menuju Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut”. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, (11)3, 2005, hal. 65-77.

Yulisti, M., E. S. Luhur, dan A. Zulham. “Faktor-Faktor Domestik Penyebab Illegal Fishing di Kota Batam”, Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 “Peran Riset Sosial Ekonomi dalam Mengoptimalkan Dukungan Terhadap Program Peningkatan dan Pendapatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”, 2011, hal. 53-66.

Zulham, A. “Implikasi Kebijakan Subsidi Perikanan pada Pengembangan Perikanan Tangkap”. Disertasi (Tidak Diterbitkan), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005.

Artikel dalam Seminar/Pertemuan:

Dahuri R. “Membenahi Sistem Manajemen Perikanan Tangkap”. Majalah Samudra Edisi 50, Tahun V, 2007, hal. 37-39.

Fauzi, A. “Economic of Nature’s Non-Convexity: Reorientasi Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Implikasinya Bagi Indonesia”. Orasi Ilmiah Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 11 November 2007.

Mallawa, A. “Pengelolaan Sumber daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat”. Disampaikan dalam Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II. Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006.

Sukirdjo. “Status Perikanan Udang di Perairan Laut Sekitar Papua dan Laut Arafuru”. Disampaikan dalam Lokakarya Pengkajian Stok Sumber daya Ikan Nasional. Jakarta, 20-25 Oktober 2003.

Artikel dalam Internet:

Dahuri, R. “Selamatkan Indonesia dari IUU Fishing”. (http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/, diakses 4 Maret 2013).

Subijakto, A. “Menjaga Kelestarian Sumber daya Ikan, Belajar dari Konflik Nelayan Andon di Muncar”, (http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5560/Menjaga-Kelestarian-Sumber daya-Ikan-Belajar-dari-Konflik-Nelayan-ANDON-di-Muncar/, diakses 29 April 2013).

Dokumen:

Pusat Data, Statistik dan Informasi. “Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011”. Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.