PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Arifin, Firmansyah dkk. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: KRHN.
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen MK RI.
Birkinshaw, Patrick. (2006). Transparency as a Human Right, dalam Hood, C. dan Heald, D. (Eds), Transparency. The Key to Better Governance?. Oxford: Oxford University Press.
Davis,R. (1999). The Web of Politics: The Internet’s Impact on the American Political System. New York: Oxford University Press.
Florini, A. (2007). Introduction: the battle over transparency, dalam Florini A. (Ed), Right to Know: Transparency for an Open World. New York: Colombia University Press.
Hood, Christopher. (2006). Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments, dalam Hood, C dan Heald, D (Eds), Transparency. The Key to Better Governance?. Oxford: Oxford University Press.
Kurniadi, Bayu Dardias, dkk. (2009). Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Yogyakarta: JIP dan PLOD UGM.
Litaay, Theofransus. (2010). Implementasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Penegak Hukum dan Pelayanan Publik yang Berintegritas. Salatiga: Tifa.
Mahi, Hikmat (Ed). (2013). Potret Keterbukaan Informasi Publik: Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat. Bandung: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Nugroho, Riant. (2008). Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate: Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pratikno, dkk. (2012). Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yogyakarta: Fisipol UGM dan TIFA.
Scott, Richard W. (2001). Institutions and Organizations. California: Sage Publications.
Subagiyo dkk. (2009). Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi pertama). Jakarta: Yayasan Tifa.
Jurnal/Disertasi/Makalah Ilmiah
Ayu, Miranda Risang. (2009). Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November.
Doly, Denico. (2015). Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum, Jurnal Negara Hukum, Vol. 6, No. 2, November.
Greenwood, Royston, Hinings, C.R dan Whetten, Dave. (2014). Rethinking Institutions and Organizations, Journal of Management Studies, Vol. 51, No. 7, November.
Grimmelikhuijsen, Stephan. (2012). “Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government.” Dissertation. Utrecht: Utrecht University.
Lay, Cornelis. (2011). State Auxiliary Agencies, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No.1, April.
Kumorotomo, Wahyudi. (2008). “Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya”, makalah disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
Payapo, Rosa Muhammad Thamrin. Ruslan, Achmad dan Halim, Hamzah. (2014). Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Analisis, Vol. 3, No. 1, Juni.
Short, Jodi L. dan Toffel, Michael W. (2010). Making self-regulation more than merely symbolic: The critical role of the legal environment, Administrative Science Quarterly, Vol. 55, No. 3, September.
Vann, James L. (2011). “Institutional Dimensions of the Government‟s “Smart Buyer” Problem: Pillars, Carriers, and Organizational Structure in Federal Acquisition Management.” Dissertation. Alexandria: Virginia Polytechnic Institute and State University.
Yuhdi, Mohamad. (2011). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 1/Th.24, 2011, Februari.
Dokumen Resmi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Fokusmedia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XII/2014, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.