PENYELENGGARAAN PILKADA DAN LEMAHNYA SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL

Prayudi Prayudi

Abstract

The implementation of regional election doesn’t push yet a democratically political elite circulations. Research of the author were used of qualitative methods with case study approach in two area studies, that is in Jambi and North Sulawesi when concurrent election’s 2015, showed that tendencies. Theoritically, political elites circulation become an important in democracy, which isn’t only be pertaining to institutional nomination of candidate either through parties or individually channels. These substances also determine by the organizer of election, that is KPU’s and the supervision of election. The field research found that yet the optimum circulation of elite’s cause of an  impact of the less-condusive relations among KPU’s and local commitees of supervision’s, domination of pragmatism nomination channel of parties, an emotional networking of  kindship dynasties, deliveran election wasn’t to create regional leadership democratically. The status quo still shadowed the circulation of elites in the mid of high expectation toward an accountability of the governance toward people needs.

Keywords

political elite; concurrent elections; organizer; regional governances; political dynasty; individually channel of elections

Full Text:

PDF

References

Buku

Agustino, Leo. (2014). Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Alfa Beta

Basuki, Sulistyo. (2006). Metode Penelitian, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra

Bungin, H.M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Bunte, Marco, et.al. (2007). Democratization in Post Suharto, New York: Routledge Contemporary Asia Series

Emerson, Donald K. (1976). Indonesia’s Elite: Political Culture and Culture Politics, New York: Cornell University Press

Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta: Rajawali Press

Gaus, Gerald E., et.al. (2013). Hand Book Teori Politik, Bandung: Nusa Media

Indra, Mexsasai. (2015). Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah, Yogyakarta: Genta Publishing

Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Katz, Richard S., et.al. (2015). Hand Book Partai Politik, Bandung: Penerbit Nusa Media

Keller, Suzanne. (1995). Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-elit Penentu dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Rajawali Press

Lane, Max. (2014). Unfinished Nation, Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe

Mas’oed, Mochtar, et al (editor). (2011). Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Niel, Robert van. (1984). Munculnya Elit Modern Indonesia, Jakarta: Pustaka Jaya

Noer, Firman. (2015). Perpecahan & Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi, Jakarta: LIPI Press

Noer, Hamka Hendra. (2014). Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia: Studi Zaman Orde Baru Sampai Orde Reformasi, Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia

Varma, SP. (2003). Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Press

Yin, Robert K. (2014),Studi Kasus: Desain & Metode. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal dan Thesis

Ishak, Oto Syamsuddin. (2011). Keindonesiaan: Persatuan Yang Terhenti Kesatuan Yang Asimetris, Prisma Vol. 30, No. 2,Prisma Vol. 30, No. 2.

Rowa, Hyronimus. (2009). Perimbangan Demokrasi dan Efisiensi Dalam Pilkada, Jurnal Pamong Praja, Edisi 14.

Sampe, Stefanus. (2015). Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City, Thesis, The University of Canberra.

Koran

Stop Bohongi Publik di Pilkada, Media Indonesia, 15 Februari 2016

Perketat Seleksi Kepala Daerah, Media Indonesia 25 Januari 2016

Usulan SK Pelantikan Diganjal, Kompas 15 Februari 2016

Panwaslu Diberhentikan, Kompas 27 Januari 2016

Teka Teki Reshufle dan Posisi Gubernur Sulut, Manado Post, 26 Juli 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Makalah

Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Sosial: Sejarah dan Format Kualitatif-Mix Methods”, bahan disampaikan dalam Workshop Metodologi Penelitian P3DI Setjen DPR RI, 27 Oktober 2015.

Farisi, Mochammad, “Pilkada Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Lokal”, makalah dalam FGD d FISIP Universitas Jambi, Kota Jambi 13 Juni 2016.

Harun, Refly ,“Pilkada dan Beberapa Point Permasalahannya”, bahan disampakan dalam FGD Proposal Penelitian Individu, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 15 April 2016

Wawancara

Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Batang Hari, Muara Bulian 9 Juni 2016.

Wawancara dengan Komisioner KPU Provinsi Jambi, Kota Jambi, 7 Juni 2016.

Wawancara dengan Wakil Walikota Jambi, Jambi, 14 Juni 2016.

Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, 8 Juni 2016.

Wawancara dengan Asisten 1 Pemprov Jambi, Jambi 7 Juni 2016.

Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi 8 Juni 2016.

Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Jambi, 13 Juni 2016.

Wawancara dengan Wartawan Tribun Jambi, Kota Jambi, 14 Juni 2016.

Wawancara dengan Ketua dan Komisioner KPU Kota Bitung, Bitung, Sulut, 28 Juli 2016.

Wawancara dengan Komisoner Divisi Sosialisasi KPU Kota Manado, Manado 26 Juli 2016.

Wawancara dengan Komisioner KPU Provinsi Sulut, Manado, 3 Agustus 2016.

Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sulut yang juga Ketua DPD PDI P,Manado, 28 Juli 2016.

Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Manado/ Ketua DPC PDI P Kota Manado.

Wawancara dengan Ketua Bawaslu Sulut, Manado 3 Agustus 2016.

Wawancara dengan Wakil Walikota Manado, Manado 2 Agustus 2016.

Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Bitung, Bitung 28 Agutus 2016.

Dokumen/Laporan

Laporan Singkat FGD Penelitian Individu “Pilkada Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal” di FISIP Universitas Jambi, Kota Jambi 13 Juni 2016.

Laporan Singkat FGD “Pilkada Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal”, FISIP Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, 1 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Situs Internet

Hasil Quick Count Pilgub Jambi 2015, (online), (http://www. Quick-count-pilkada.blogspot.co.id., diunduh 9 Februari 2015)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.