PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur)
Prayudi Prayudi
| Abstract views: 550
| 
views: 385
Abstract
Partisipasi politik masyarakat di tengah maraknya izin pertambangan perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian mengenai masalah ini berupaya mengungkap partisipasi politik masyarakat dalam masalah pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai politik pertambangan oleh pemerintah daerah dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan, konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah dampaknya bagi tata kelola kebijakan pertambangan yang baik Penulis mengusulkan agar pengaturan utama masalah pertambangan di bawah UU Pemerintahan Daerah, dan jangan tersebar mengikuti pengaturan secara sektoral operasi pertambangan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku Budiardjo, Miriam (2007), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Burhan Bungin (2010), Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana, Jakarta.
Caporaso, James A. et.al (1992)., Theories of Political Economy, Cambridge, Cambridge University Press.
Crouch, Harold (2014), Politcal Reform in Indonesia After Soeharto, Institute of South East Asian Studies, Singapore.
Huntington, Samuel P.(1968), Political Order in Changing Societies, New York & London, Yale University Press.
Ibrahim, Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila, Penerbit Imperium, Yogyakarta
Ishimaya, John T., et.al (2013), Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke 21, Prenada Media Group, Jakarta.
Koentjaraningrat (1977), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
Lipset, Seymour Martin (1960), Political Man: The Social Bases of Politics, Double Day & Company, New York.
Magenda, Burhan Djabir (2010), East Kalimantan: The Decline of A Commercial Aristocracy, Equinox Publishing, Singapore.
Muhamin, Yahya(1991), Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980, LP3ES, Jakarta.
Romli, Lili (2007), Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar.
Rush, Michael, et.al (1986), Pengantar Sosiologi Politik, Rajawali Press, Jakarta.
Singarimbun, Masri, et.al(ed.) (1983), Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
Usman, Husaini, et.al (2009), Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
Watch, Indonesia Corruption (2015), Tambang dan Krisis Samarinda: Hasil Eksaminasi Publik terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penerbit ICW dan Jatam Samarinda
Makalah
B., Jauchar, Partisipasi Politik dan Gerakan Masyrakat Sipil”, bahan disampaikan dalam FGD di FISIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 5 Juni 2015.
Harney, Stefano, et.al, “Civil Society Organization in Indonesia”, International Labour Office, Geneva, 2003
Hidayat, Syarief “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan SDA: Akar Masalah, Peluang, dan Tantangan”, bahan disampaikan dalam FGD di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2 April 2015.
Siregar, Hendrik (Koordinator JATAM), “Partisipasi Masyarakat Masih Ilusi Dalam Pengelolaan Tambang”, bahan disampaikan dalam FGD di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2 April 2015.
Suhirman, “Partisipasi Masyarakat dalam UU No. 23 Tahun 2014”, bahan disampaikan dalam FGD di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta, 2 April 2015.
Koran/Surat Kabar
Bisnis Indonesia, 5 Februari 2015.
_______, 13 Oktober 2015.
Tribun Kaltim 7 Juni 2015.
Media Indonesia, 16 Februari 2016.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
Jurnal Jurnal Ilmu Politik No. 9 (1991), diterbitkan atas kerjasama Asiosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan LIPI dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Jurnal Ilmu Politik No. 21 Tahun 2010 Portal http://beritasatu.com , diakses 15 Maret 2015.
Wawancara Wawancara dengan Anggota Komisi III (F-PAN), Samarinda 4 Juni 2015.
Wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kutai Kertanegara, Tenggarong, 6 Juni 2015.
Wawancara dengan seorangTA Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Samarinda 4 Juni 2015.
Wawancara dengan Redaktur Harian Kaltim Pos, Balikpapan 8 Juni 2015.
Wawancara dengan Anggota Komisi III (FPAN), Samarinda 4 Juni 2015.
Wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Samarinda 4 Juni 2015.
Wawancara dengan Kabag Urusan Pemerintahan, Pemkot Balikpapan, 8 Juni 2015.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang, 15 April 2015.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Bangka.
Wawancara dengan Ketua Ombudsman Perwakilan Babel, Pangkalpinang 16 April 2015.
Wawancara dengan jurnalis bidang politik dan ekonomi harian Bangka Pos, Pangkalpinang 16 April 2015.
Wawancara dengan Head of Corporate Secretary PT Timah, Jakarta, 23 April 2015.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Babel, Pangkalpinang 14 April 2015.
Wawancara dengan Anggota Komisi III dari FPG DPRD Provinsi Babel, Pangkalpinang 15 April 2015.
Wawancara dengan Anggota Komisi C/ Fraksi Hanura, DPRD Kabupaten Bangka, Sungai Liat, 17 April 2015.
Wawancara dengan Ketua Walhi, Babel, Sungai Liat, 16 April 2015.
Dokumen
Catatan Pengaduan Masyarakat ke DPRD Provinsi Babel, Set. DPRD, 2015.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
