SISTEM PRESIDENSIAL DAN PENGELOLAAN KOALISI, BERDASARKAN TIGA TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO [PRESIDENTIAL SYSTEMS AND MANAGEMENT OF COALITIONS, BASED ON THREE YEARS OF GOVERNMENT PRESIDENT JOKO WIDODO]

Nfn Efriza

Abstract

This paper discusses the relationship between the President and the House of Representatives and the coalition government based on the three years of President Joko Widodo (Jokowi), who was trapped in inter-institutional competition as a consequence of a mixture of presidential and multi-party systems. In outlining the problems we use the rationale of Scott Mainwaring and David Altman on the combination of presidential and multiparty systems as well as coalitions in presidential systems. Completed analysis of Otto Kirchheimer on Catch All Party, to outline the transformation of the party in this modern era. Accompanied by a discussion on the orientation of political parties in Indonesia, based on Yasraf Amir Piliang's description of political nomadism. Based on the above facts and thoughts, produced by presidential and multiparty system and the way of government conducted by President Jokowi, is the management of “fat” coalition with accommodative leadership and transactional philosophy. The nature of the management is an attempt to maintain a harmonious relationship between the President and the House of Representatives with the consequence that President Jokowi violates his commitment to realize an unconditional coalition and not share for power seats.


Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sempat terjebak dalam ketegangan antarlembaga sebagai konsekuensi dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Dalam menguraikan permasalahan digunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial. Dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR  dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan.

Keywords

Presidential System; Coalition Government; the President-Parliament Relations; Leadership Jokowi; Sistem Presidensial; Koalisi Pemerintahan; Relasi Presiden-DPR; Kepemimpinan Jokowi

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amal, Ichlasul, (1996), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (edisi revisi), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., (2009), Handbook of Qualitative Research, terjemahan Dariyatno, at.all, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanan, Djayadi, (2014), Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, Bandung: Mizan.

Haris, Syamsuddin, (2014), Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset.

Indrayana, Denny, (2011), Indonesia Opitimis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Ishiyama, Jhon T., & Breuning, Marijke, (2013), Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (jilid 1), Jakarta: Kencana.

Marijan, Kacung, (2010), Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Kencana.

Nurhasim, Moch., & Nusa Bhakti, Ikrar, ed., (2009), Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Piliang, Yasraf Amir, (2005), Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas, Yogyakarta: Jalasutra.

S. Shinta, Muhammad Sabri, (2012), Presiden Tersandera: Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai dalam Pemerintahan SBY-Boediono, Jakarta: RM Books.

Tulisan/Berita Surat Kabar:

Batalkan Revisi Undang-Undang MD3, Koran Tempo, 23 Februari 2018.

Djayadi Hanan, Setahun Pemerintahan Joko Widodo Tiga Tantangan Jokowi, Koran Tempo, 27 Oktober 2015.

Istman Musaharun dan Dias Prasongko, Jokowi Belum Berniat Depak PAN, Koran Tempo, 2 November 2017.

Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah: KIH Ganti Nama Jadi P4, Warta Kota, 14 November 2015.

Dokumen Resmi:

Indrawati, Sri Mulryani, Projo Public Lecture, makalah disajikan dalam Projo Public Lecture, Jakarta, 22 November 2017.

Internet (artikel dalam jurnal online)

Altman, David, (2000), The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999, Party Politics, Vol. 6 No. 3,

(http://www.icp.uc.cl/daltman/index_archivos/Altman-2000-Party%20 Politics%206%20%283%29% 20259-283.pdf, diakses 15 Februari 2018).

Mainwaring, Scott, (1993), Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination, Comparative Political Studies, Vol. 26 No. 2, hlm. 220-222, (https://www.researchgate.net/publication/258130109_The_Presidentialism_ Multipartism_and_Democracy_The_Difficult_Combination, diakses 15 Februari 2018).

Wawancara:

Arbi Sanit, Pengamat Politik dan mantan Dosen UI, 8 Januari 2016, Jakarta.

Bivitri Susanti, Dosen Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jumat 8 Januari 2016, Jakarta.

Effendi Choirie, mantan anggota DPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2013, sekarang adalah Anggota Partai Nasdem, 23 Desember 2015, Jakarta.

Firman Noor, Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 22 Desember 2015, Jakarta.

Marzuki Ali, mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat periode 2009-2014 dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tahun 2005-2010, 22 Desember 2015, Jakarta.

Maswadi Rauf, Ketua Tim Ahli Bidang Politik PAH I BP MPR 1999-2002, dan Dosen Ilmu Politik di Universitas Nasional (Unas), 19 Desember 2015, Jakarta.

Rizky Argama, ahli hukum tata negara dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 5 Januari 2016, Jakarta.

Syamsuddin Haris, ahli politik dan peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 28 Desember 2015, Jakarta.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.