IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT (UP4B) DALAM KONTEKS OTONOMI KHUSUS
Riris Katharina
| Abstract views: 425
| 
views: 832
Abstract
This essay is a research report on President SBY’s policy on acceleration of development in the provinces of Papua and West Papua as stated in Presidential Regulation No. 66/2011, which regulated the existence and function of the Unit for Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B), and its implementation and further follow-up. The qualitative method reveals in its conclusions that amid complex problems the provinces facing, working contributions of UP4B has been seen in the both provinces, particularly by native Papuan in the last two years of its existence. This essay recommends that UP4B should be further supported, especially in its role in giving assistances and capacity building in helping the provinces in forming clean, transparent, and accountable governances.
Full Text:
UntitledReferences
Buku:
Bayu Dardias, dkk., “Model Implementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua”, Yogyakarta, belum diterbitkan, 2012.
Denny Indrayana dalam Kajian Penataan Lembaga Non Struktural: Analisis terhadap Eksistensi 11 Lembaga Non Struktural, Tim AntarKementerian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural, 2010.
Ikrar Nusa Bhakti (ed.), Gunung Versus Pantai, Yogyakarta: Penerbit Asdamedia, 2015.
Mark Turner & David Hulme, Governance, Administration & Development: Making the State Work, USA: Kumarian Press, 1997.
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Yogyakarta: Metapena Istitute, 2012
-------Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2003
Mohammad A. Musa’ad, “Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan”, Jurnal Kajian, Vol. 16, No. 2, Juni 2011, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Naresh Maholtra, Basic Marketing Research: Applications to Contemporary Issues, 5th Ed, London: Prentice Hall, 2002.
S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
Surat Kabar:
M. Ridha Saleh, “Saudara Presiden, Datanglah ke Papua, Kompas, 3 November 2011.
“Membangun Papua: Dari Otsus Terbitlah UP4B”, Kompas, 4 November 2011.
“Papua: Saat Menepati Janji-Janji”, Kompas, 4 November 2011.
Makalah:
Bahan Rapat Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 18 Juni 2011.
Stacey White, Government Decentralization in the 21st Century: A Literature Review, CSIS, Washington DC, December 2011.
Media Online:
“Kepala UP4B Ditolak Kehadirannya di Nabire”, http://www.portalkbr.com/nusantara/papua/2302016 _5512 .html, diakses pada tanggal 11 April 2014.
“Pemerintah Putuskan Bentuk Desk Khusus Papua”, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ 11 /12/02/lvkszd-pemerintahputuskan-bentuk-desk-khusus-papua, diakses pada tanggal 11 April 2014.
Upaya Pemerintah Mensejahterakan Papua Melalui UP4B”, http://damai-papua.blogspot. com/2014/03/ upaya-pemerintahmensejahterakan-papua.html, diakses pada tanggal 11 April 2014.
Dokumen Resmi:
“Laporan P4B Akhir Tahun 2013”, Kantor Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 2014.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Daftar Wawancara:
Kepala Bappeda Provinsi Papua
Sekretaris Bappeda Provinsi Papua Barat
Kepala Balai Jalan Provinsi Papua
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Provinsi Papua Barat
Kepala Seksi Pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Asisten II Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Sekretaris Bappeda Kabupaten Sorong
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sorong
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong
LSM Manokwari
Dosen Universitas Cendrawasih
Dosen Universitas Negeri Papua
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
