POLITIK DESENTRALISASI FISKAL: PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI
Juli Panglima Saragih
| Abstract views: 539
| 
views: 1576
Abstract
Fiscal decentralization is a fiscal policy taken by government to balance inequality fiscal capacity between local-central governments, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies a qualitative method that aims to analyse its implementation, particularly problems faced by local budgets, namely its low capacity to cover the increase of local development needs. Relevant secondary data is used to analyse the implementation of fiscal decentralization as a fiscal policy in general. This research concludes that as a concept, fiscal decentralization is a good policy of decentralization, in term of politics. However, due to local budget constraints faced by regional governments, its implementation still meets problems, such as less of local revenue capacity that causes deep dependency on national budget transfer. Also, local tax policy cannot significantly help to solve local budget problems until now.
Full Text:
UntitledReferences
Buku:
Badan Pusat Statistik, “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2000-2003”, Penerbit BPS, Jakarta.
----------,”Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2003-2006”, Penerbit BPS,Jakarta.
----------,“Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009”, Penerbit BPS, Jakarta.
----------,”Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2009-2012”, Penerbit BPS, Jakarta.
----------, “Statistik Indonesia 2013”, Penerbit BPS Jakarta, Mei 2013.
Kementerian Keuangan RI, “APBN Tahun Anggaran 2009 dan Nota Keuangan.”
-----------, “APBN Tahun Anggaran 2010 dan Nota Keuangan”.
-----------, “ APBN Tahun Anggaran 2011 dan Nota Keuangan”.
-----------, “ APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangan”.
-----------, “APBN Tahun Anggaran 2013 dan Nota Keuangan”.
-----------, “APBN Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangan”.
Kuncoro,Mudrajad., “Otonomi dan Pembangunan Daerah”, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002.
Muhamad, Fadel, “Reinventing Local Government”, Jakarta: Penerbit PT.Elex Media Komputindo, Desember 2008.
Nugroho, Riant D. & Tri Hanurita Sudwikatmono, “Tantangan Indonesia: Soludi Pembangunan Politik Negara Berkembang”, Jakarta: Penerbit PT.Elex Media Komputindo, 2005.
Nordholt, Henk Schulte & Gerry Van Klinkenn, “Politik Lokal di Indonesia, Jakarta:Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
Saefulloh, Asep Ahmad, “Kebijakan Pengelolaan APBN Dari Masa ke Masa”, Jakarta: Penerbit PPPDI Sekretariat Jenderal DPR RI, Cetakan Pertama November 2010.
Saragih, Juli Panglima. “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi”, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, April 2003.
Sarundajang, “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah”, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Ketiga, 2001.
Yani, Ahmad, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, Edisi Revisi, ke-5, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013.
Jurnal Ilmiah/Majalah Ilmiah:
Hidayat, Syarif “Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation”, Jurnal Politik, Vol.1/No.1/Th. 2008, Jakarta: Penerbit Universitas Nasional.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.10,No.3, Maret 2007, Yogyakarta:Penerbit FISIPOL UGM 2007.
Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol.1/No.3/Th.2009, Penerbit FE-Universitas Negeri Malang, 2009.
Mardiana dan Syafril Basri, “Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional di Provinsi Riau”, Pekanbaru: Jurnal Ekonomi, Vol.20/No.4/Desember 2012, Penerbit FEUniversitas Riau (UNRI), 2012.
Surtikanti, “Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, dalam Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.11/No.1/Th2010, Penerbit Universitas Komputer Indonesia, Jakarta.
Website/Http/www/Internet:
“Percepatan Pembangunan Dalam Desentralisasi Fiskal”, http://birokrasi.kompasiana.com/, diakses tanggal 18 Juni 2014.
“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indoensia” oleh Bonar M. Sinaga dan Hermanto Siregar, dalam http://otonomidaerah.com., diakses tanggal 20 Nopember 2014.
“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu analisis stimulus kebijakan” oleh Muana Nanga, dalam repository.ipb.ac.id., diakses 21 Nopember 2014.
Peraturan Perundang-Undangan:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri.
UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.
Peraturan Presiden 10 Tahun 2013 tentang Alokasi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2013.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2012.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/PMK-07/2013
Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
