KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO

. Suhartono

doi:10.22212/jekp.v6i1.154

KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO

. Suhartono

10.22212/jekp.v6i1.154

| Abstract views: 906 |

views: 3647

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah di daerah hasil pemekaran. Penelitian dilakukan di Provinsi Banten dan Gorontalo dengan menggunakan data sekunder tahun 2007-2011 dan data primer hasil wawancara dan FGD. Perkembangan ekonomi dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, ketimpangan dengan indeks entropi Theil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota, Banten terdapat empat daerah cepat-maju dan cepattumbuh, satu daerah maju tapi tertekan, satu daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Sedangkan Gorontalo dari 6 kabupaten/kota terdapat dua daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, dua daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Indeks entropi Theil Banten 3,96 dan Gorontalo 1,16. Sebagai daerah hasil pemekaran Banten memiliki ketimpangan paling tinggi, sedangkan Gorontalo sama dengan ketimpangan yang ada di daerah yang tidak dimekarkan terutama di luar Pulau Jawa. Salah satu penyumbang terbesar ketimpangan di Banten adanya pemusatan industri di Kota Cilegon. Sedangkan ketimpangan yang rendah di Gorontalo karena fokus pada pertanian yang merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Penelitian ini menyarankan pemerintah memperhatikan faktor pemusatan ekonomi, karena faktor ini dapat menjadikan kebijakan pemekaran gagal mewujudkan pemerataan sebagai salah satu tuntutan lahirnya pemekaran.

Keywords

pemekaran; pembangunan ekonomi; ketimpangan regional; tipologi Klassen; indeks entropi Theil

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Bappenas dan UNDP. (2008). Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007. Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).

BPS Provinsi Gorontalo. (2014). Potensi pertanian Provinsi Gorontalo-analisis hasil pendataan sensus pertanian 2013. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.

Rondinelli, Dennis A. and Cheema, G. Shabbir. (1983). Implementing decentralization policies: an introduction, in Decentralization and development, policy implementation in developing countries. California: Sage Publications Inc.

Kuncoro, Mudradjad. (2009). Ekonomika Indonesia. Yogyakata: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Mudradjad. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah. Jakarta: Erlangga.

Litvack, J., Ahmad, J., and Bird, R. (1998). Rethinking decentralization in developing countries. Washington DC. The World Bank.

Ratnawati, Tri., Salamm, Alfitra., dan Letty Azis, Nyimas Latifah. (2007). Persepsi lokal dan implementasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: LIPI Press.

Jurnal:

Acemoglu, Daron and Robinson, James A. (2002). The political economy of Kuznets Curve. Review of Development Economics, 6(2), 183-203.

Akita, T. and Alisjachbana, A. S. (2002). Regional income inequality in Indonesia and the initial impacts of the economic crisis. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 38(2), 201-222.

Aswandi, H. dan Kuncoro, Mudrajad. (2002). Evaluasi penetapan kawasan andalan: studi empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(1), 27-45.

Booth, A. (2000). Poverty and inequality in the Suharto era: an assessment. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 36(1), 73-104.

Caska dan Riadi, R. M. (2008). Pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Riau. Jurnal Industri dan Perkotaan, Volume XII (21), 1.629-1.642.

Fitrani, F., Hofman, Bert dan Kaser, Kai. (2005). Unity in diversity? the creation of new local government in a decentralising Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41(1), 57-79.

Meilani, Hilma dan Wuryandani, Dewi. (2012). Pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 3(2), 203-214.

Leigh, Andrew and Pierre, van der Eng. (2009). Inequality in Indonesia: what can we learn from top incomes?. Journal of Public Economics 93, pp. 209–212.

Prud’homme, Remy. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201-220.

Sufirmansyah. (2012). Dampak Kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan antardaerah, dan kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, V(2), 106-125.

Gurgur, Tugrul and Shah, Anwar. (2014). Localization and corruption: panacea or pandora’s box?. Annals of Economics and Finance, Society for AEF, 15(1), 109-136.

Umiyati, Etik. (2012). Analisa tipologi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan dalam implementasi otonomi daerah di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 1(5), 15-21.

Laporan:

Departemen Dalam Negeri. (2005). Efektifitas pemekaran wilayah di era otonomi daerah. (Sinopsis Penelitian). Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri.

Lembaga Administrasi Negara. (2005). Laporan evaluasi penyelenggaran otonomi daerah periode 1999-2003. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara.

DOI: https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.154