KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Juli Panglima Saragih
| Abstract views: 2361 | views: 3748

Abstract

Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptifanalisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.

Keywords

kemiskinan; kebijakan pemerintah; Daerah Istimewa Yogyakarta

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik Indonesia tahun 2012. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik Indonesia tahun 2013. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2009). Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2011). Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi Indonesia. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik DIY. (2012). Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan Susenas 1994-2012. DIY: BPS.

Firdausy, Carunia M. (2012). Konsep dan ukuran kemiskinan alternatif. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hendra, Roy. (2010). Determinan kemiskinan. Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi, Mohammad. (2014). Kemiskinan: identifikasi penyebab dan penanggulangannya. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Publica Pers.

Prayitno, Ujianto S. (2010a). Kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pengembangan sektor informal: kasus Yogyakarta. Dalam Buku Pembangunan Sosial. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.

Sukirno, Sadono. (1985). Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Sumodiningrat, Gunawan. (2009). Mewujudkan kesejahteraan bangsa: menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2012). Buku panduan penanggulangan kemiskinan. Jakarta: Sekretariat TNP2K.

Todaro, Michael P. (1983). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Jurnal:

Purwanto, Erwan A. (2007). Mengkaji potensi UKM untuk pembuatan kebijakan anti-kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10 (3), 300-301.

Laporan:

Prayitno, Ujianto S. (2010b). Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin: studi pembangunan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Batam. Laporan Penelitian. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.

Sumber Digital:

Anonim. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH) untuk DIY diluncurkan. Diperoleh tanggal 24 januari 2013, dari http://indonesia.go.id.

BPS. (2014). Meta data Subdit statistik kerawanan sosial. Diperoleh tanggal 13 Januari 2014, dari http://www.bps.go.id/menutab.

Institute for Research and Empowerment (IRE). (2014). Penanggulangan kemiskinan di desa. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari www.ireyogya.org.

Kedaulatan Rakyat. (2014). Jumlah penduduk miskin DIY turun tipis. Diperoleh tanggal 15 Januari 2014, dari www.krjogya.com.

Kemenkopmk. (2014). Target dan capaian persentase penduduk miskin. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari http://datakesra.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/kemiskinan_file/%20MISKIN.pdf.

Menkokesra. (2014). Daftar lokasi PNPM Mandiri Provinsi DIY tahun 2013. Diperoleh tanggal 11 Maret 2014, dari http://datakesra.menkokesra.go.id/.

Republika. (2013). Tingkat kemiskinan di DIY tertinggi se-Jawa”. Diperoleh tanggal 2 Oktober 2013, dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/01/02/mfzoyvtingkat-kemiskinan-di-diy-tertinggi-sejawa.

SAPA Indonesia. (2014). Angka kemiskinan di DIY masih tinggi. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari www.sapa.or.id.

Tribun News Jogja. (2015). Program Pengentasan Kemiskinan di Gunungkidul Gagal. Diperoleh tanggal 17 Desember 2014, dari (http://jogja.tribunnews.com/2014/03/26/programpengentasan-kemiskinan-di-gunungkidul-gagal.

World Bank. (2013). Mengurangi kemiskinan. Diperoleh tanggal 11 November 2013, dari http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/reducingpoverty.pdf.World Bank. (2014). New poverty frontier in Indonesia: reduction slows, inequality rises. Diperoleh tanggal 27 November 2014, dari www.worldbank.org.

Dokumen:

Kementerian Sekretariat Negara RI. Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2011.

Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2012.

Lampiran Pidato Presiden RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2013.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.