TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA
Muhammad Zainul Abidin
| Abstract views: 6630
| 
views: 7360
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku:
Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun desa partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik keuangan pemerintahan desa 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2012). Statistik keuangan pemerintahan desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik keuangan pemerintahan desa 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik keuangan pemerintahan desa 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (Maret 2014). Laporan bulanan data sosial ekonomi, edisi 46. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Direktorat Jendaral Perimbangan Keuangan. (2012). Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Fuad, Noor, dkk. (2004). Dasar-dasar keuangan publik. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Kementerian Dalam Negeri. (2013). Buku induk kode data wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Keuangan. (2014). Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kementerian Keuangan. Tinjauan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah tahun 2004-2005. Jakarta.
Khusaini, Mohammad. (2006). Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nitisastro, Widjojo. (2010). Pengalaman pembangunan Indonesia kumpulan tulisan dan uraian Widjojo
Nitisastro. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Widjaya, HAW. (2005a). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta: PT Rajawali Pers.
Widjaya, HAW. (2005b). Penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Rajawali Pers.
Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant N. (2006). Kebijakan publik untuk negaranegara berkembang: model-model perumusan, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Jurnal:
Bachrein, Saeful. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 8(2), 133-149.
Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja, 4(3), 179-188.
Kurniasih, Dewi. (2013). Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bandung. Jurnal Agregasi, 1(1), 1-14.
Mahfudz. (2009). Analisis dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Jurnal Organisasi dan Manajemen, 5(1), 10-22.
Mangowal, Jack. (2013). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi perdesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance, 5(1), 90-97.
PKP2A III LAN, Tim. (2008). Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di Wilayah Kalimantan. Jurnal Borneo Administrator, Lembaga Administrasi Negara-Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, 4(2), 1.222-1.247.
Purwaningsih, Ernawati. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal Jantra, 3(6), 443-452.
Rahman, Fathur. (2011). Korupsi di tingkat desa. Jurnal Governance, 2(1), 13-24.
Rahman, Fathur. (2012). Desentralisasi fiskal dan minimnya pembangunan di Indonesia. Jurnal AKP, 1(2), 103-114.
Setyoko, Paulus Israwan. (2011). Akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 14-24.
Suharyanto dan Sofianto, Arif. (2012). Model pembangunan desa terpadu inovatif di Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja, 4(4), 251-260.
Wicaksono, Kristian Widya. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 4(1), 21-28.
Tesis dan Disertasi:
Astuti, Sri Edi. (2010). Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal di Jawa Timur. Tesis, Universitas Jember, Jember.
Dini, Gemala Sari. (2010). Hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Gafur, Mohammad Zain A. (2011). Inkonsistensi penerapan good governance dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (studi di Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur). Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Ghufron, Muhammad. (2008). Analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hermawan, Puguh. (2013) Desentralisasi fiskal dan efisiensi belanja pemerintah sektor publik (studi kasus: 38 kabupaten/kota di Jawa Timur 2006-2010). Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
Sirait, Robby Alexander. (2010). Pengaruh pengeluaran publik Pemda di Provinsi Jawa Barat terhadap angka kematian bayi; analisis data panel. Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Sukaesih, Mamay. (2008). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan studi kasus kabupaten/kota di pulau Jawa periode 1995-1997 dan 2003-2006. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
Makalah:
Purwantini, Tri Bastuti dan Rudi Sunarja Rivai. (2009, 19 November). Dampak pembangunan prasarana transportasi terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan: kasus Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Bogor, h.99-109.
Sidik, Machfud. (2002, 17-18 April). Format hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Makalah Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”.
Sumber Digital:
Ambon Ekspres. Kemendagri, esensi UU Desa mandirikan masyarakat lokal. Diperoleh tanggal 7 November 2014, dari http://www.ambonekspres.com/index.php/aeekonomi/
item/3245-kemendagri-esensi-uu-desamandirikan-masyarakat-lokal.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rakor penyusunan RPJMN dan RKP pembangunan perdesaan. Diperoleh tanggal 14 November 2014, dari http://www.trp.or.id/detailberita/246/Rakor-Penyusunan-RPJMNdan-RKP-Pembangunan-Perdesaan.html.
Badan Pusat Statistik. Persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi 2010-2035. Diperoleh tanggal 17 April 2014, dari http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=.
Firmanzah. Pembangunan partisipatif melalui UU Desa. Diperoleh tanggal 11 April 2014, dari http://setkab.go.id/artikel-12385-.html.Jurnal Publik. Operasional kelurahan. Diperoleh tanggal 23 Desember 2014, dari http://www.jurnalpublik.com/index.php/beritakecamatan/115-4-m-operasional-kelurahan-.
Majalah Media Akuntansi. (2014 Oktober-November). Waspadai titik kritis pengucuran dana desa dan mencetak desa melek akuntansi. Majalah Media Akuntansi, hal. 28-31.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
