PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI

Sahat Aditua F.S.
| Abstract views: 498 | views: 1092

Abstract

Pemerintah harus melindungi keberadaan perusahaan negara telekomunikasi karena sektor telekomunikasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memiliki nilai strategis. Karena alasan inilah, maka terjadi debat seputar masalah privatisasi BUMN telekomunikasi. Perdebatan yang sering muncul apakah pemerintah harus mempertahankan kepemilikan dominan di BUMN telekomunikasi dalam rangka melindungi kepentingan negara, ataukah pemerintah dapat memberikan kepemilikan saham bagi pihak swasta dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja perusahaan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Kajian ini menemukan bahwa kebijakan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi ternyata dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kebijakan privatisasi dapat dibenarkan. Kajian ini juga menyarankan tiga instrumen untuk mempertahankan kendali negara atas BUMN telekomunikasi, yaitu penerbitan saham emas, pembentukan badan pengatur independen, dan pemberian lisensi bagi operator telekomunikasi swasta.

Keywords

Badan Usaha Milik Negara; telekomunikasi; privatisasi; pemerintah

Full Text:

Untitled

References

Buku:

Atmasasmita, R. (2008). Hukum bisnis dalam keuangan negara. (cet. Ke-2). Jakarta: Erlangga.

Drucker, P. (2007). Management: Tasks, responsibilities, practices. (7th ed.). New York: Harper Collins.

Dwiyatni. (2005). Ideologi negara dalam pengelolaan BUMN. Yogyakarta: ANDI.

Misdiyono. (2010). Sejarah telekomunikasi Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Stricland, R. (2008). Management in practices. UK: McGraw Hill.

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J. E., and Strickland III, A. J. (2013). Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage. (19th ed.). UK: McGraw Hill.

Triyono. (2005). Sejarah privatisasi BUMN di Indonesia. Yogyakarta: ANDI.

Sugondo dan Bhinnekawati. (2007). Perkembangan regulasi telekomunikasi di Indonesia, Jakarta: Erlangga.

Wijaya, R. (2012). Transformasi PT Telkom Indonesia, Jakarta: Elex Media Komputindo. Jurnal dan Working Paper

Angel, W. (2005). Legal licensing: An approach toward state control and flexibility. Journal of International Commercial Law and Technology, 5(3), 211-243.

Bouin, O. (2008). The privatization in developing countries: Reflections on a panacea. Journal of Management, 3(3), 111-128.

Dwiardhika, D. (2003). Analisa privatisasi BUMN di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(3), 285-307.

Emke, D. (2008). Nation control revisited. Yale Law and Policy Review, 6(2), 37-41.

Hooper, J. D. (2009). Why monopolistic telecoms threaten internet equality. Journal of E-Commerce, 2(2), 78-90.

Jenooter, A. (2009). Privatization practices: Telecommunication industry in Zimbabwe. International Journal on Public Sector Management, IV, 56-67.

Jueley, E. J. (2008). What really happened during Shanghai Bell privatization. Enterprises Bulletin, 3, 20-28.

Klestiono, H. (2008). Analisis terhadap praktek privatisasi pasca orde reformasi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3, 45-65.

Kim, S. and Cho, L. Y. (2006). An analysis on Korean industry strategic selling. Contemporary Economic Policy, 1(3), 190-200.

Marsy, Y. (2007). State control and regulation over international SOEs. Journal of International Affair, 9(3), 42-53.

Melody, W. H. (2007). Telecom reform: Principles, policies and regulatory practices. Den Private Ingeniorfond, Technical University of Denmark: Lyngby, 11-18.

Moe, R., Crals, E., and Vereeck, L. (2005). What is national competitiveness?. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 12(2), 173-184.

Nugroho, H. (2007). Tinjauan prinsip manajemen BUMN: Studi kasus di PT Semen Gresik. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(1), 28-34.

Pettrazini, B. (2008). The political economy of telecommunications reform in developing country. Journal of International Policy, 3, 143-158.

Smith, J. T. (2007). Public service reform during 20th centuries. Bulletin of National Economic, Issue Num 243, 12-18.

Smith, R. D. (2008). Gazprom: An inside view towards telecommunication services. Bulletin of International Policy, Ed. XII, 53-70.

Sobari, I. (2009). Analisis struktur kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan blue chip pada bursa efek Indonesia. Jurnal Kinerja UAD Yogyakarta, 5(2), 1.020-1.054.

Starr, J. (2000). New corporate theory: Non price competitiveness performance. Journal of Economic Modeling, 2(1), 117-130.

Sturridane, B. (2008). The meaning of privatization. Yale Law and Policy Review, VI(1), 6-20.

Subiakto, D. (2008). Pendekatan dalam pengelolaan BUMN: Paradigma keuangan negara. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 1(2), 89-101.

Surya, T. (2006). Ekonomi politik privatisasi BUMN. Jurnal Kebijakan Ekonomi, 5(1), 451-480.

Turjig, H. (2009). Policy on state owned enterprises: Sectoral approach. Journal on International Economy, 2(2), 51-61.

Utherland, W. (2012). What really happened SOE’S strategic selling?. Journal of International Finance, 2(1), 11-45.

Widiati, K. E. (2005). Analisis terhadap privatisasi PT Indosat. Jurnal Bisnis dan Manajemen UGM, 3(2), 268-291.

Winny, F. (2008). Paradigma keuangan negara dalam BUMN. Jurnal Trikonomika, 4(3), 72-90.

Yao, Y. (2009). The commercial use of telecommunications under the framework of SOE’S. Journal of Air and Space Law, 24(6), 304-313.

Zubaedi, H. (2008). Strategic approach on telecommunication industry. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(1), 280-301.

Dokumen Resmi:

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 2002-2014.

Website:

Davis, B. (2014). Pengaruh BUMN menguat di Cina. Diperoleh tanggal 24 Februari 2014, dari http://indo.wsj.com/posts/2014/02/24/pengaruhbumn-menguat-di-cina/.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.