Perbaikan Tata Kelola Angkutan Barang di Indonesia

Abstract

The growth of the logistics sector in Indonesia has experienced a significant increase, especially with the rising number of freight transport vehicles (trucks) from 2019 to 2023. However, this surge has also been accompanied by an increase in accidents involving logistics transport, particularly heavy vehicles, in 2024. This study aims to analyze the root causes of issues in the governance of freight transport in Indonesia. Using a qualitative approach based on literature review, it was found that the widespread accidents involving freight transport indicate weak governance in this sector in Indonesia. This is caused by low legal awareness, limited driver competence, still weak supervision systems, and lack of synergy among stakeholders. Therefore, strategies to strengthen governance are needed through the development of adaptive regulations, capacity building and coordination among stakeholders, investment and expansion of surveillance technology, enhancement of training programs, multi-sector collaboration, and the establishment of fair wage standards for drivers. With these measures, it is hoped to create a safer, more efficient, and sustainable freight transport system, which ultimately supports national economic growth and improving public welfare.

Abstrak

Pertumbuhan sektor logistik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah angkutan barang (truk) dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, lonjakan ini juga diikuti dengan meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan angkutan logistik, khususnya kendaraan berat, pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah dalam tata kelola angkutan barang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, diketahui bahwa maraknya kecelakaan yang melibatkan angkutan barang mengindikasikan lemahnya tata kelola angkutan barang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan kompetensi pengemudi, masih lemahnya sistem pengawasan, dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan strategi penguatan tata kelola melalui pengembangan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan, investasi dan perluasan teknologi pengawasan, peningkatan program pelatihan, kolaborasi multi sektor, dan penetapan standar upah yang adil bagi pengemudi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi barang yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.