TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN: PERLUKAH DIATUR KEMBALI DALAM KUHP? (DEFAMATION AGAINST THE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT: SHOULD IT BE REGULATED IN THE CRIMINAL CODE?)

Abstract

Decision of the Constitutional Court No. 013-022/PUU-IV/2006, stated that Article 134, Article 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code on the defamation against the President or Vice President do not have binding power or in other are not valid. The Court considered that these Articles may create legal uncertainty, inhibit the right to freedom of expression of mind, spoken, written, and any expression and may also irrelevant to apply in Indonesia which upholds human rights. However, the Criminal Code Bill, of 2015, has re-set (criminalization) the act as a criminal offense that sparing off intense debate. This study does not examine the pros and cons debate on the re-setting issue of defamation against the President or Vice President as criminal offense in the Criminal Code Bill, but examines the issue from the point of criminalization policy. The analysis of the criminalization policy concludes that this crime need not be regulated. It is in contradictory to the Constitution, especially regarding the protection of human rights for every citizen. The explanation of this Article does not clearly state the logic and reason behind the article on defamation against the President or Vice President.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Pasal-Pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, dengan lisan, tulisan, dan ekspresi, dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, Rancangan
Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2015, mengatur kembali perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sehingga menimbulkan perdebatan berbagai pihak. Tulisan ini tidak mengkaji mengenai perdebatan pro dan kontra atas dirumuskannya kembali substansi tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP, melainkan mengkajinya dari sudut kebijakan kriminalisasi. Analisis dari kebijakan kriminalisasi menyimpulkan bahwa tindak pidana ini tidak perlu diatur lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam hal jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Penjelasan Pasal RUU KUHP yang merumuskan tindak pidana penghinaan
terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepentingan apa yang ada di balik pengaturan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.