PENGATURAN JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (THE EXCEPTIONAL STRIP PROVISIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE BILL)

Abstract

Revision of Indonesian’s Criminal Law Procedure, have come to the phase of the legislation in Indonesian Parliament. During the drafting process of Indonesian’s Criminal Law Procedure, there are many significant changes, and one of them is the Exceptional Track (Jalur Khusus). The purpose of setting up Exceptional Track is to accelerate the settlement process, to reduce over-capacity in the Correctional Institute, and to realize judiciary principle that court must be simple, fast and cheap. This study intends to discuss about how the arrangements are set out in the draft criminal law procedure, specifically how the Exceptional Track will be run, and what are the advantages and disadvantages in such settings. The arrangement of Exceptional Track in the Indonesian’s Criminal Law Procedure Bill basically have met principle of court must be fast, simple, and cheap but still needed more detailed rules related to the implementation of the Exceptional Track. In the analysis, the arrangement of Exceptional Track in the Indonesian’s Criminal Law Procedure bill reflect the judiciary principle of a simple, fast and cheap court process, but still need more detailed settings in the bill on how to implement the Exceptional Track.

ABSTRAK

Upaya perubahan hukum acara pidana di Indonesia telah sampai pada fase legislasi di DPR RI. Dalam proses pembahasan RUU Hukum Acara Pidana (HAP), terdapat banyak perubahan yang cukup signifikan, dan salah satunya yakni mengenai Jalur Khusus. Tujuan pengaturan Jalur Khusus ialah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi over capacity di Lembaga Pemasyarakatan, serta mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai bagaimana Jalur Khusus diatur dalam RUU HAP, bagaimana Jalur Khusus tersebut akan dijalankan, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan tersebut. Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP pada dasarnya telah memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun dalam pengaturannya masih diperlukan beberapa aturan yang lebih detil terkait dengan hukum acara pelaksanaan Jalur Khusus. Dalam pembahasan dikatakan bahwa pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP telah mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun masih perlu pengaturan lebih detil dalam RUU mengenai bagaimana Jalur Khusus dilaksanakan.