KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (JURIDICAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF THE LAW GOVERNING THE HOUSE OF REPRESENTATIVES)

Abstract

The law governing the House of Representatives in current is part of a package of political laws. This practice is the habit in the New Order era which combines the People’s Consultative Assembly, Regional Council of Regional Representative in a law. This paradigm needs to be changed. The law governing the House of Representatives should be viewed as an organic law, so each state organs should be regulated in a separate law. The need for separating the law governing the House of Representatives as a law can be seen from a comparison with other state organs, the authentic interpretation of the Constitution, and the need for a more comprehensive regulation of the House of Representatives.

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis tentang perlunya Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat tersendiri, bukan digabung dengan MPR, DPD, dan DPRD sebagaimana undang-undang yang berlaku sekarang ini. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu dengan meninjau dari ketentuan konstitusi yang memberikan mandate dan dari aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan undang-undang organik, juga perbandingan dengan undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Negara lainnya. Berdasarkan hasil analisis jelas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar agar MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang pemerintahan daerah. Keberadaan undang-undang tentang DPR juga akan menunjang pengembangan dan penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut, karena dapat mengatur secara lebih komprehensif, termasuk masalah keuangan dan sistem pendukung.