PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE ELECTION OF MEMBERS OF DPR, DPD, AND DPRD IN 2014)

Novianto Hantoro
| Abstract views: 748 | views: 3099

Abstract

At the election of members of the Parliaments in 2014 there were many violations of administration and state administrative disputes. Bawaslu noted the alleged violation has occurred 7478 and 63.26% of which is an administrative violation. This paper analyse violations of administration and administrative dispute from the perspective of administrative law. Based on the analysis, the definition of administrative violations and administrative disputes is not in accordance with the concept of administrative law. It is necessary to amend the election law.

ABSTRAK

Pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 terjadi banyak pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara. Bawaslu mencatat 7478 dugaan pelanggaran dan 63,26% di antaranya adalah pelanggaran administrasi. Tulisan ini menganalisis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu dari perspektif hukum administrasi negara. Berdasarkan hasil analisis, pendefinisian mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang belum sesuai dengan konsep hukum administrasi. Untuk itu ke depan perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu.

Keywords

administrative law; abuse; state disputes; election; hukum administrasi; pelanggaran; sengketa pemilu

Full Text:

PDF

References

Buku

Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung; Alumni, 1985.

Jeddawi, Murtir. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Total Media, 2012.

Kansil, C.S.T. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Cetakan ke-2. Jakarta: Ghalia, 1985.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 1987.

Natabaya, HAS. Sistem Peraturan Perundangundangan Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2008.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Tricahyo, Ibnu. Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: InTrans Pub., 2009.

Wiratno. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

Jurnal

Muhammad. Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Yayasan

Perludem No. 6/Tahun 2013.

Website

Pengenalan Hukum Administrasi Negara. http://raharjo.wordpress.com/2008/05/19/pengenalan-hukum-administrasi-negara/, diakses tanggal 22 April 2013.

Bawaslu: Terjadi 7520 Pelanggaran di Pileg 2014, Laporan Bawaslu pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 21 Mei 2014. http://www.rumahpemilu.org/in/read/5900/Bawaslu-Terjadi-7520-

Pelanggaran-di-Pileg-2014, diakses tanggal 4 Oktober 2014.

Bawaslu Sampaikan Laporan Pengawasan ke DPD RI, Laporan Bawaslu pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPD tanggal 13 Mei 2014. http://www.bawaslu.go.id/node/725, diakses tanggal 4 Oktober 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5, LN No. 77 tahun 1986. TLN No. 3344.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 8, LN No. 117 tahun 2012. TLN No. 5316.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 9, LN No. 35 tahun 2004. TLN No. 4380.

Indonesia. Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. UU No. 37, LN No. 139 tahun 2008. TLN No. 4899.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU No. 51, LN No. 160 tahun 2009. TLN No. 5079.

Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa

mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Copyright (c) 2016 Jurnal Negara Hukum (Trial)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

ISSN: 2614-2813

Hosted by Mason Publishing, part of the George Mason University Libraries.