UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Denico Doly
| Abstract views: 860
| 
views: 1210
Abstract
KPI as an independent state agencies set out in the Broadcasting Act is considered to has not been able to carry out the functions, duties, and authority to the fullest. This is because the main problems some various problems that exist within the KPI. Institutional and implementating regulations are the main problem for the KPI in carrying out its functions, duties, and authority. KPI institutional strengthening efforts is needed to resture the problem within the KPI. Restoring effort is done by strengthening KPI, changing KPI, changing institutional structure of KPI, and stipulating legal instruments that can support the performance of KPI.
ABSTRAK
KPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam UU Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Kelembagaan dan peraturan pelaksana undang-undang merupakan permasalahan utama bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan KPI, merubah struktur kelembagaan KPI, dan memberi perangkat hukum yang dapat menunjang kinerja KPI.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Amir Effendi Siregar, Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengecah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman, Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012. Anwar Arifin, Sistem Penyiaran Indonesia, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2012.
Doly, Denico, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengajuan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Tentang Penyiaran, dalam buku Politik Hukum, Jakarta : Setjen DPR RI, 2011,
Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan, Yogyakarta: Rajawali Gedongan Baru Pringgolayan, 2012.
Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, Dasardasar penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, Jakarta: Kencana, 2011.
Jimly Assiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Pres, 2004.
_____________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
Muhamad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Jakarta: Kencana dan UIN Press, 2010.
Jurnal
HAS Natabaya dalam tulisan Jeane Neltje Saly, Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945,
Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 3 September 2007.
Lawrence M. Friedman, “On Legal Development,” Rutgers Law Review, Vol. 24 1969.
Makalah
T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen
UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,
di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252.
Internet
Jimly Asshiddiqie, “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”, http://www.jimly.com, diakses tanggal 21
April 2014.
Rhiza S. Sadjad, “Likuidasi Departemen Penerangan”, www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/makalah/likuid.rtf, diakses tanggal 22
Oktober 2015
“The Acma story”, http://www.acma.gov.au/theACMA/About/The-ACMA- story/Communicating/the-acma-story, diakses tanggal 5 Mei 2015.
“What we do”, https://www.fcc.gov/what-wedo, diakses tanggal 5 Mei 2015.
“Regulasi Frekuensi dan Standarisasi”, http://www.postel.go.id/artikel_c_3_p_93.htm, diakses tanggal 21 April 2014.
“format limas di Aceh kontribusi masyarakat untuk eliminasi kesaralahan lembaga penyiaran”, http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31701-format- l i m a s - di-aceh-kontribusi -masyarakat-untuk-eliminasi-kesalahanlembaga-penyiaran, diakses tanggal 21
April 2014.
“KPI terima 433.704 aduan sepanjang 2012”,http://www.kpi.go.id/index.php/lihatterkini/31022-kpi-terima-43-704-aduansepanjang-2012, diakses tanggal 21 April 2014.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
