Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (The Legal Politics of Ease of Doing Business Concepts in Law Number 11 of 2020 on Job Creation)

Abstract

After the issuance of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU CK) which contains the principle of ease of doing business, many people have given a negative response to the regulation. One of the content of the most controversial norms is the decrease in the power of amdal, the loss of the power of environmental permits, and the formulation of other articles that also weaken efforts to protect and manage the environment. In order to maximize the effectiveness of the law, this study seeks to answer and elaborate in depth what the concept of ease of doing business actually means and how the legal politics occurred in establishing this principle. The research method used in this research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the concept of ease of business is introduced to show the positive and negative aspects of a country’s economic life that affect the development of the business environment. Meanwhile, the legal politics that includes the ease of doing business in the CK Law is a responsive law that stands according to the needs of the nation and state, realizing economic transformation, increasing investment, and opening up as many jobs as possible. The recommendation from this research is that the central and local governments need to coordinate in implementing the policy packages that have been regulated and monitoring evaluations on a regular basis.

Abstrak

Setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang memuat asas kemudahan berusaha, banyak kalangan yang memberikan respon negatif terhadap peraturan tersebut. Salah satu muatan norma yang paling kontroversial adalah menurunnya kekuatan amdal, hilangnya kekuatan izin lingkungan, serta rumusan pasal lain yang turut melemahkan upaya pelindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka memaksimalkan efektivitas dari UU tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dan menguraikan secara mendalam apa sebenarnya maksud dari konsep kemudahan berusaha serta bagaimana politik hukum yang terjadi dalam penetapan asas ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kemudahan berusaha dikenalkan untuk menunjukkan aspek positif dan negatif kehidupan ekonomi suatu negara yang berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Sementara itu, politik hukum dimuatnya kemudahan berusaha dalam UU CK adalah sebagai hukum responsif yang berdiri sesuai kebutuhan bangsa dan negara, mewujudkan transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka sebesarbesarnya lapangan pekerjaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dalam mengimplementasikan paket-paket kebijakan yang telah diatur
dan melakukan monitoring evaluasi secara berkala.