Pola Pemilihan Kepala Daerah Asimetris: Studi Evaluatif Pemerintahan Daerah (Asymmetric Regional Head Election Patterns: An Evaluative Study of Regional Government)
Abstract
The uniformity of the regional head election (Pilkada) model in Indonesia, which employs a direct election system, has given rise to various problems. These issues range from conflicts between supporters of candidate pairs, APBD deficits to fund regional elections, to vertical government disharmony. However, Article 18, paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which uses the phrase “democratically elected,” allows for various election methods other than direct elections. This is conceptualized as asymmetric regional elections. This paper aims to formulate alternatives for implementing regional elections asymmetrically, addressing problems in the following forms: (1) the relevance of asymmetric regional elections in realizing the effectiveness of regional
government; (2) the concept of implementing asymmetric regional elections; and (3) indicators that can be used in the implementation of Asymmetric Regional Elections. The paper employs doctrinal legal research methods with both a statutory and conceptual approach. The main finding is that regional elections can be carried out asymmetrically, using indicators related to democratic maturity and the financial capacity of each region. As a result, regional elections can be conducted in three ways: direct elections, elections through the DPRD, and elections within the executive.
Abstrak
Penyeragaman model pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung telah menimbulkan berbagai permasalahan. Mulai dari konflik antara pendukung pasangan calon, defisit APBD untuk mendanai pilkada, hingga disharmoni pemerintahan secara vertikal. Padahal konstruksi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” memberikan ruang bagi beragam metode pemilihan selain pemilihan langsung yang dikonseptualisasikan sebagai pilkada asimetris. Tulisan ini bertujuan merumuskan alternatif pelaksanaan pilkada secara asimetris dengan permasalahan berupa: (1) relevansi Pilkada Asimetris untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah; (2) konsep pelaksanaan Pilkada Asimetris; (3) indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pilkada Asimetris. Tulisan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan utama adalah pelaksanaan pilkada dapat dilakukan secara asimetris, dengan menggunakan indikator berupa kematangan demokrasi dan kemampuan finansial masing-masing daerah. Akibatnya, pilkada dapat dilakukan dengan tiga cara: yaitu pemilihan langsung, pemilihan melalui DPRD, dan pemilihan dalam lingkup eksekutif.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul, Wakhid Ali. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi: Perspektif Peraturan Perundang-undangan." JURNAL TAPIs 13, No. 2 (Desember 2017).
Agustino, Leo. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Alw, L. T. (2012). “Mencari Alternatif Sistem Pemilukada yang Efektif, Efisien dan Demokratis”. Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 226-236.
“Amuk Massa Bakar Gedung KPU-DPRD Yalimo Papua Buntut Putusan MK”. 20 Februari 2023. https://news.detik.com/berita/d-5625479/amuk-massa-bakar-gedung-kpu-dprd-yalimo-papua-buntut-putusan-mk.
“Anies Pernah Membangkang Instruksi Presiden, Masihkah Layak Menjadi Gubernur?” 15 Februari 2023. https://seword.com/politik/anies-pernah-membangkang-instruksi-presiden-masihkah-layak-menjadi-gubernur.
Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." Kertha Widya Jurnal Hukum 1, No. 1 (Desember 2013): 21-30.
Aziz, N. L. L. "Politik Anggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia." Masyarakat Indonesia 42, No. 1 (2016): 51-64.
BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintahan Daerah Tahun 2020. 02 Maret 2023. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf.
BPK RI. “Sebagian Pemda Masuk Kategori Belum Mandiri”. 02 Maret 2023. https://www.bpk.go.id/news/bpk-sebagian-pemda-masuk-kategori-belum-mandiri.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Dahl, Robert A. Dilema Demokrasi Pluralis: antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
“Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah”. 15 Februari 2023. https://nasional.tempo.co/read/797776/dana-pengawasan-pilkada-2015-di-27-daerah-masih-bermasalah.
Daud, Annisa Nur Ftriyani, dkk "Esensi Pemaknaan Kata 'Demokratis' dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945." Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) 1, No. 02 (2023).
Dewi, Natalia Nanda Eka dan Hidayat, Rayhan Naufaldi. "Desentralisasi Asimetris Proses Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia." Varia Hukum 5, No. 2. (Juli 2023): 171- 184.
Esener, Selçuk Çağrı. dan İpek, Evren. “The Impacts of Public Expenditure, Government Stability and Corruption on Per Capita Growth: An Empirical Investigation on Developing Countries.” Sosyoekonomi Journal 26, No. 36 (April 2018): 11-32. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.01.
Fajar, Mukti. dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fatmawati, Nur Ika.”Desentralisasi Asimetris, Alternatif bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia.” Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 10, No. 4, (Desember 2018): 73-85.
Hardiman, Fransisco Budi. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Hayati, Mulida dan Noor, Rico Septian. "Korelasi Pilkada Langsung dan Korupsi di Indonesia." Morality: Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 2 (Desember 2020): 102-116.
Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009.
International Crisis Group. Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah. 15 Februari 2023. https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-preventing-violence-local-election.
Jafar, Usman. “Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, No. 2 (Desember 2018): 325-346. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7246.
Jamaludin, Teten. “Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika.” JPW (Jurnal Politik Walisongo) 1, No. 1 (Mei 2019): 29-48. https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351.
Johan, Ali Muhammad. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris." Al-Qisth Law Review 5, No. 1. 2021: 70-98.
Junaidi. “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Kerangka Otonomi Daerah dan Demokratisasi.” Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau 1, No. 01 (2012): 1-20.
Karim, Abdul Gaffar. “Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 10, No. 1, (Oktober 2019): 216-225.
Karim, Syahrir. “Polarisasi Politik Islam di Tengah Pandemi Covid-19 dan Peta Politik 2024.” Prosiding Senaspolhi, Vol 1, No .1 (2021).
Kemendagri RI. “Pendanaan Kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2020.” 15 Februari 2023. https://polpum.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PAPARAN-PILKADA-KEUDA.pdf.
“Kepala Daerah ‘Mbalelo', Efek Otda atau Politis?” 15 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/kepala-daerah-mbalelo-efek-otda-atau-politis--hol19538.
“Komisi Pemilihan Umum Sumenep Terbelit Utang”. 15 Februari 2023. https://nasional.tempo.co/read/218910/komisi-pemilihan-umum-sumenep-terbelit-utang.
Kristal, Damar. “Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020.” Jurnal Penelitian Politik 18, No. 2 (Desember 2021): 125-139. https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1007.
Labolo, Muhadam. “Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 8, No. 2, (2016): 1-15.
Lambelanova, Rossy, et al. "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia."
Mahardika, Ahmad Gelora. “Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah yang Efektif.” Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 1, No. 1 (Maret 2020): 50-67.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kajian Akademik: Hubungan Pusat dan Daerah. Jakarta: Badan pengkajian MPR RI, 2022.
Marbun, B.N. DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya. Edisi Revisi. Jakarta: Erlangga, 1994.
“Menimbang Pilkada Asimetris”. 23 Februari 2023. https://www.antaranews.com/berita/1187587/menimbang-Pilkada-asimetris.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
Najib, Mohammad. “Agama dan Resolusi Konflik dalam Pilkada” Unisia 28, No. 58 (November 2005): 418. https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art7
Ngopibareng. Siapa Gubernur Pembangkang Perintah Presiden, Ini Dia Orangnya. 15 Februari 2023. https://www.ngopibareng.id/read/siapa-gubernur-pembangkang-perintah-presiden-ini-dia-orangnya-2912474.
Pandey, Rajendra Kumar. “Accommodating Diversity, Consolidating Nationhood. A Country Study of Constitutional Asymmetry in India.” in Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism (Cham: Springer International Publishing, 2019), 197–225. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11701-6_8.
“Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan”. 15 Februari 2023. https://nasional.tempo.co/read/781206/pemungutan-suara-ulang-pilkada-kabupaten-muna-diwarnai-keributan.
“Polemik Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian”. 23 Februari 2023. https://www.merdeka.com/politik/polemik-pilkada-asimetris-usulan-mendagri-tito-karnavian.html.
Prihatmoko, Joko J. Mendemokratiskan Pemilu dalam Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
“Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh”. 20 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/08475971/ray-rangkuti-luka-akibat-politik-identitas-pilkada-dki-2017-belum-sembuh.
Sarundajang. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005.
Satriani, Septi. “Hubungan Negara-Warga dan Demokrasi Lokal: Studi Konflik Tambang di Bima.” Jurnal Penelitian Politik 12, No. 2, (Desember 2015): 33-49.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia." Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, No. 2 (2016): 212-230.
Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. “Electoral Conflict and The Maturity of Local Democracy in Indonesia: Testing the Modernisation Hypothesis.” Journal of The Asia Pacific Economy 17, No. 3, (Agustus 2012): 1-36. https://doi.org/10.1080/13547860.2012.694705
Tauda, Gunawan A. “Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 1, No.4, (November 2018): 413-435.
Widodo, Aufia. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Ideal Menurut UUD 1945." Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi 2, No. 1 (2022): 20-33.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.