Pedoman Pemidanaan KUHP Baru: Konsep dan Implikasi

Abstract

Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, maka Indonesia kini memiliki KUHP baru yang akan menggantikan KUHP lama warisan kolonial belanda (wetboek van strafrecht), meskipun baru akan berlaku pada Januari 2026. Salah satu substansi terpenting dari KUHP baru ialah regulasi pedoman pemidanaan, yang akan menjadi pedoman hakim dalam membuat putusan pemidanaan. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep pedoman pemidanaan dalam KUHP baru dan implikasinya bagi putusan pemidanaan di masa mendatang. Artikel ini menyimpulkan diantaranya bahwa secara konsep, penegasan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru menjadikan posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan menjadi bagian integral dalam sistem pemidanaan. Model pemidanaan berubah dari yang bersifat kaku, menjadi model keseimbangan yang fleksibel. KUHP baru, selain mengatur pedoman pemidanaan bagi orang alamiah, juga mengaturnya secara khusus bagi korporasi. Pedoman pemidanaan diharapkan berimplikasi pada meningkatnya kualitas putusan pemidanaan di masa mendatang. Putusan pemidanaan oleh hakim dapat lebih mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, karena dilaksanakan secara lebih proporsional, rasional, dan terjustifikasi.