PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES)

Abstract

The series of events of deaths from alcohol abuse is still common. Indonesia as a state of law, in its constitution has guaranteed that every person has the right physically and mentally prosperous life, a home and get a good environment and healthy and receive medical care. Two opposites illustrates the maximum effectiveness of the law have not been implemented in the legislation relating to the control of alcoholic beverages. This study intends to discuss the question of how regulation of alcoholic beverages in Indonesia and how law enforcement regulation of alcoholic beverages in Indonesia. This issue becomes important to be studied considering the hitherto regulations concerning alcoholic beverages sector are still scattered in various laws and regulations. The Bill on Prohibition of Alcoholic Beverages is expected to accommodate all of the legal issues ranging from the control of alcoholic beverages to the limits consumption of alcoholic beverages. Law enforcement regulation of alcoholic beverages is not optimal realized in Indonesia. This is due to several factors the effectiveness of the law have not been met to the fullest.

ABSTRAK

Rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan bagaimana pengaturan minuman beralkohol di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji
mengingat sampai sekarang pengaturan mengenai minuman beralkohol masih tersebar secara sektoral di berbagai peraturan perundang-undangan. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai
pada batasan konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal.