MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH (MECHANISM, TYPE OF FUNDING, AND ACCOUNTABILITY OF DISASTER MANAGEMENT FUNDS IN REGION)

Abstract

Indonesia ranks at second place in the number of highest death due to natural disaster in the Asia Pasific region. Many disaster that have happened in Indonesia require good handling, thus, the affected community was able to rise again. With the enactment of the law number 24 of 2007 on Disaster Management, the implementation of disaster management is expected to become better, because both of the central and regional governments have the responsibility in the implementation of disaster management. Disaster management is conducted from stage of pre disaster, emergency response, and post disaster. A good disaster management must be supported by well budgeting, disbursement and use of fund, transparent and accountable, both coming from the budget of the central and regional governments and the community. This research describes the mechanisms, types of funding, and accountability of disaster management funds in region and identifies the problems in handling disasters. It uses a qualitative approach in answering the purposes above. There are some problems in disaster management that can be found, such as lack of readiness in some regions facing a potential disaster, disaster aid that cannot be used at the emergency response stage, highly dependency of regions on BNPB, overlapping activities among government agencies, and some other issues. In overcoming these problems, we must notice the need for determination of clear definition and parameter of disaster. The categorization is very important because it will have implications on many things, such as disaster funding support and the allocation of resources, as well as avoid misuse of the budget by related parties which can result in low transparency and accountability of disaster management activities.

Abstrak

Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di wilayah Asia Pasifik. Bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber daya, menghindari kesewenang-wenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan penanggulangan bencana.