PENERAPAN DAN PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI YOGYAKARTA (IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVE OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) IN DI YOGYAKARTA)
Venti Eka Setya
| Abstract views: 294
| 
views: 134
Abstract
Government Regulation Number 60/2008 on Government Internal Control System (SPIP) states that an accountable and transparent local financial management system can be achieved if all regional leaders control activities in an orderly, controlled, effective and efficient manner. The financial statements of DI Yogyakarta (DIY) have been five times in a row (2011-2015) obtaining Unqualified opinion (WTP) from BPK RI. The Government Institution Accountability Report (LAKIP) of DIY Region in 2015 earned the highest score (80.68, predicate A). The internal government supervision apparatus DIY government is also at maturity level 3. This study analyze application of SPIP on of DIY and constraints faced. This study used descriptive qualitative method. The DIY government has pioneered internal control system implementation since 2005. Local government’s internal control has been the commitment of DIY’s Governor since the declaration of the Total Reform in 1998/1999. DIY government deeply understands the importance of SPIP, it was following up by issuing some relevant derivative rules. DIY has succeeded in implementing SPIP in its organization, it is showed by the score got in LAKIP, the opinion on Financial Statements and the answers of questionnaires from researcher. Constraints faced in the implementation of SPIP is low competence of human resources and lack of commitment on competence of human resources; lack of understanding of Regional Device Organization (OPD) on SPIP and lack of SPIP culture in organization; many leaders of organizations in OPD have not understood the philosophy of internal control and low commitment to SPIP implementation.
Abstrak
Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Laporan keuangan Daerah DI Yogyakarta (DIY) telah lima kali berturut-turut (2011-2015) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis penerapan SPIP pada pemerintahan DIY serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemda DIY sudah merintis pelaksanaan sistem pengendalian intern sejak 2005. Pengendalian internal pemerintah daerah sudah menjadi komitmen Gubernur DIY sejak mencanangkan Reformasi Total pada 1998/1999. Pemerintah DIY sangat memahami pentingnya SPIP. Pemerintah DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa aturan turunan yang relevan. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya hal ini terlihat dari nilai LAKIP, opini atas Laporan Keuangan serta jawaban kuesioner dari penerliti. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmet terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka
terhadap pelaksanaan SPIP.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku dan Jurnal
Rosenbloom, David, Pubic Administration, Sixth Edition,McGraw Hill, 2005
Agung, Rai I Gusti, Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2008
Arens, Alvin A, Randal J, Beasly, dan Mark S, Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Edisi Sembilan. Jakarta: PT. Indeks IKAPI, 2004
Badan Pemeriksa Keuangan, IktisarHasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015, BPK, Jakarta, 2015
Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001
Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Pusat Studi Akuntasi, 2003
COSO, 1994, Internal Control Integrated Framework, New York : AIGPA’s Publication Division
Hindriani, et al., Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Wacana, Vol. 15, No. 3 (2012)
Indra Bastian, AkuntansiSektorPublik Di Indonesia, BPFE:Yogyakarta, 2009.
Kell, Boynton Johnson, Modern Auditing, Erlangga, Jakarta, 2003
Moeller, Robert R., COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007
Mustafa, Ii Baihaqi. (2004). Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi. [Online]. Tersedia: http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/artikel1. pdf,diakses 12 Februari 2016
Nasir, Azwir dan Ranti Oktari, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2010.
Sumarno,. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Perusahaan Pelayaran Di Semarang). Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.
Nordiawan, Dedi, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 2006
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pelaksanaan Sistem Pengendalin Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY, 2012
Sari, Diana, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten), Makalah, dibacakan dalam Simposiun Nasional Akuntansi XVI, 25-28 September 2013, Manado
Utoyo, Bambang, Perkembangan Konsep Internal Control Versi COSO. Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government, Vol. XVIII/No. 4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519, 2011
William C, Boyton., Raymon N. Jhonson, Walter G. & Kell, Modern Auditing, 8th Edition. USA: Richard
D. Irwin Inc., 2006.
Aturan Perundang-undangan
Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Instruksi Presiden, Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Internal Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Keputusan Gubernur DIY Nomor 214/KEP/2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
