POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT

Prayudi Prayudi
| Abstract views: 33 | views: 19

Abstract

The enactment of a Goverment Regulations in Lieu of Law Number 2 Years on 2017 promulgated as Law 16/ 2017 gave the government an assent authorities to revoke law on mass organisation. In this law, regime political control to the mass organization clearly tighter comparing with the previous one. In Law 17/2013 there was no authority of the central Government to revoke the mass organization; but at the lowest level, the court can decide the fate of a mass organisations assuming commiting an offense. Pro and cons emerge because of the authorities and HTI become the first mass organisation that subject to the sanctions. This study exercised qualitative methods applying of descriptive techniques of analysis. Data from Central Java and East Kalimantan provinces reavealed that local mass organization can understand the local governments position dealing with their own authorities. There are research findings which influenced to the local governments to take steps to control the mass organizations In this context, the local governments were assertive to the mass organizations which have become threat tonational ideology of Pancasila. However, their apparatus on the field were still ambigous to take necessary respons to deal with their thugs character which often create of violence.This research recommeds both the central and local government wto closely cooperate to solve the grey area in the operational level in order to help improve democratic maturity of inside the mass organizations.

Keywords

mass organization; Pancasila; regime political control policy; Law No. 16/2017; Law No. 17/2013; Government Regulations in lieu of Law No. 2/2017

Full Text:

PDF

References

Buku

Basuki, S. (2006). Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan FIB Universitas Indonesia, Jakarta.

Chilcote, R. H. (2003). Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cresswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di antara Lima Pendekatan, Pustaka Pelajar, cetakan 1, Yogyakarta.

Evans, P. B., et,al. (ed.) (1985). Bringing The State Back In, Cambridge University Press.

Fakih, M. (2008). Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, Insist Press, Yogyakarta.

Fealy, G., et.al. (2007). Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia, Lowi Institute dan Mizan, Bandung

Gismar, A. M., et.al. (editor) (2010). Reformasi Setengah Matang, Teraju, Jakarta.

Hiariej, E. et.al. (2017). Politics of Citizenship in Indonesia, Pustaka Obor, Jakarta.

Heywood, A. (2013). Politik, edisi keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hikam, M. AS. (1996). Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3ES.

Marijan, K. (2013). Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21, Kencana Prenada Media, Jakarta.

MD, M. et.al. (2002). Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, Jakarta, LP3ES.

Ilyasinh, M., et.al. (2017). Teroris dan Agama: Konstruksi Teologi Teoatroposentris, Kencana, Jakarta.

Purwawidada, F. (2014). Jaringan Teroris Solo, Gramedia, Jakarta.

Qodir, Z. (2013). HTI dan PKS: Menuai Kritik Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia, JKSG dan Universitas Mumadiyah, Yogyakarta

Sanit, A. (1985). Swadaya Politik Masyarakat: telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak asasi, Rajawali, Jakarta.

Shigetomi, S. (2002). The State and NGO’s: Perspective from Asia, ISEAS, Singapore.

Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial, Intrans Publishing, Malang.

Tholkhah, I., et,al. (2007). Gerakan KeIslaman Pasca Orde Baru, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, cetakan kedua, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas

Media Massa

Media Indonesia, 7 Februari 2018.

Republika, 23 Februari 2018.

Makalah

Yunanto, S. (2018). Menata Ormas, Memperkuat NKRI: Studi Tentang UU No.17/2013 dan UU No.16/ 2017, FGD untuk masukan proposal penelitian individu penulis, Jakarta, 11 April 2018.

Laode, A. P.B. (2018). Kebijakan Penataan Ormas Melalui Pemberlakuan UU Ormas, makalah dalam FGD untuk masukan Proposal Penelitian Individu penulis, Jakarta, 11 April 2018.

Jauchar. (2018). Ormas dalam Konteks Politik Stabilitas, makalah dalam FGD lapangan penelitian Individu, Samarinda, 10 Juli 2018.

Fitriyah, “Perppu Ormas: Perlukah?”, makalah disampaikan dalam FGD di FISIP Universitas Diponegoro, Semarang 27 April 2018.

Nizar, Muhammad, “Perkembangan Ormas dan Dinamika Peran Negara”, makalah disampaikan dalam FGD di FISIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 10 Juli 2018.

Yuwono, Teguh, “Pengendalian Rezim Ormas dan Penguatan Demokrasi dalam NKRI”, makalah disampaikan FGD di FISIP Universitas Diponegoro, Semarang 27 April 2018.

Dokumen

Jawaban Tertulis Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, April 2018.

Wawancara

Wawancara dengan aktivis ormas, dan mantan Bendahara Ormas Pelajar Islam Indonesia DPC Kaltim tahun 2014, Samarinda 8 Juli 2018.

Wawancara dengan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jateng, Semarang 24 April 2018.

Wawancara dengan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Samarinda 6 Juli 2018.

Wawancara dengan Sekretaris PW Muhammadiyah, Samarinda, 7 Juli 2018.

Wawancara dengan Ketua DPC Ormas GEPAK, Balikpapan 12 Juli 2018.

Wawancara dengan Kabag Analisis Ditintelpam Polda Jateng, Semarang, 25 April 2018.

Wawancara dengan Ketua DPW Ormas Pemuda Hindu, Semarang 24 April 2018.

Wawancara dengan Ketua DPW MUI Jateng, Semarang 24 April 2018.

Wawancara dengan Ketua DPW MUI Kaltim, Samarinda 7 Juli 2018.

Wawancara dengan Anggota Komisi III DPRD Jateng, Semarang 26 April 2018.

Wawancara dengan Sekretaris DPW KNPI Jateng, Karanganyar, 23 April 2018.

Wawancara dengan Anggota Redaksi Tribun Jateng, Semarang 25 April 2018.

Wawancara dengan Redaksi Kaltim Post, Balikpapan 13 Juli 2018.

Wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Samarinda 9 Juli 2018.

Wawancara dengan salah seorang kepala bidang di Kesbangpol Provinsi Jateng, Semarang 24 April 2018.

Wawancara dengan pengurus DPW KNPI Kaltim, Samarinda 10 Juli 2018.

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Intelkam di Ditintelkam Pola Kaltim, Balikpapan 11 Juli 2018.

Copyright (c) 2020 Kajian
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.