PERDEBATAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019

Abstract

Penelitian ini membahas perdebatan sistem pemilihan legislatif, yaitu sistem pemilihan umum (pemilu), ambang batas parlemen, besaran alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi anti klimaks melalui voting yang menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan metode konversi suara sainte lague murni. Sikap Pemerintah terhadap pembahasan UU Pemilu cenderung mengikuti kesepakatan partai karena konsep penyederhanaan sistem multipartai dan penguatan sistem presidensial yang diusulkan tidak begitu jelas. Dengan demikian, tujuan UU Pemilu untuk menyederhanakan sistem multipartai agar kompatibel dengan sistem presidensial akan sulit terwujud.

Abstract
This study discuss the legislative electoral system debate, namely the electoral system, parliamentary threshold, district magnitude, vote conversion method. In the discussion of the Election Law it became anti-climax through voting, approved an open proportional electoral system based on the most votes, parliamentary threshold of 4%, seat allocation per electoral area or district magnitude 3-10 seats, and sainte lague as vote convention method. The Government's attitude towards the discussion of the Election Law tends to follow party agreements because the concept of simplify the multiparty system and strengthening presidential systems in Indonesia is not very clear. Thus, the objective of the Election Law to simplify multiparty systems to be compatible with presidential systems will be difficult to achieve.