REKONSTRUKSI REGULASI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM PADA LANDAS KONTINEN

Abstract

Exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf are currently regulated in Law Number 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf. This temporary arrangement still refers to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf provisions and has not been adapted to the 1982 UNCLOS that Indonesia has ratified. The arrangement of the continental shelf in the Act 1973, which has not been adapted to the 1982 UNCLOS, is detrimental to Indonesia as a coastal country with a continental shelf and an extended continental shelf. Under Article 77 of UNCLOS 1982, coastal states have sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. This paper aims to explain the regulation of exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf based on the 1982 UNCLOS and its implementation in Indonesia. Secondly, to explain the reconstruction regulation on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf in Indonesia. The problem is studied using the concept of State Controlling Rights based on the 1945 Indonesian Constitution using normative law research methods and secondary data resources. As a result of the study, Article 77 of the 1982 UNCLOS stipulates that coastal states have exclusive sovereign rights to explore and exploit natural resources on the continental shelf. Implementing the 1973 Law shows that natural resources on the continental shelf are still neglected and cause several problems. Therefore, reconstruction regulations on exploration and exploitation of natural resources on the continental shelf following the 1982 UNCLOS are urgent to provide legal certainty in the regulation of the continental shelf. The reconstruction includes the definition of the continental shelf, sovereign rights on natural resources, licensing authority for the exploration and exploitation of the natural resources, and extension continental shelf. The reconstruction is needed to provide legal certainty in regulating the continental shelf and improve people's welfare through natural resources on the continental shelf.

Abstrak

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU LKI 1973). Pengaturan yang singkat tersebut masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 dan belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan landas kontinen dalam UU LKI 1973 yang belum disesuaikan dengan UNCLOS 1982 merugikan Indonesia sebagai negara pantai yang memiliki landas kontinen dan landas kontinen ekstensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Tulisan ini bertujuan untuk pertama menjelaskan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasi di Indonesia, serta kedua menjelaskan mengenai rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen di Indonesia. Permasalahan dikaji menggunakan konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dan sumber data sekunder. Sebagai hasil kajian, Pasal 77 UNCLOS 1982 mengatur negara pantai memiliki hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen. Pelaksanaan UU LKI 1973 menunjukkan sumber daya alam pada landas kontinen masih terabaikan dan menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada landas kontinen diperlukan untuk memberikan kepastian hukum menyesuaikan dengan UNCLOS 1982. Rekonstruksi tersebut meliputi pengertian landas kontinen, hak berdaulat atas sumber daya alam, kewenangan perizinan berusaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan landas kontinen ekstensi. Rekonstruksi perlu segera dilaksanakan demi menciptakan kepastian hukum pengaturan landas kontinen dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam pada landas kontinen.