PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

Abstract

The trend of cyber threats in Indonesia is increasing daily, particularly cyber attacks on freedom of expression. To solve these issues, stakeholders must take strategic steps. The strategic intelligence approach is used in connection with a qualitative research design in this study. The study's findings indicate that the threat of cybercrime in the context of free expression is increasing. These threats can be minimized and even prevented through synergy between government agencies and the coordination built by BIN to coordinate government agencies through the Central Intelligence Committee (Kominpus) and the Regional Intelligence Committee (Kominda) following the constitutional mandate. According to the findings of this study, victims of cybercrime should optimize government services in the area of cybercrime. Furthermore, ratification of the PDP Bill as a legal basis is required, one of which regulates the protection of personal data, where the act of doxing is the misuse of personal data that is widely available or stored by specific agencies.

Abstrak

Tren ancaman siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya serangan siber yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir intansi pemerintah melalui Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat konstitusi. Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai landasan hukum yang salah satunya mengatur tentang perlindungan data pribadi, dimana tindakan doxing adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.