PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH OLEH KEPALA DAERAH DAN MASALAH NETRALITAS (Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tenggara)

Riris Katharina
10.22212/kajian.v17i2.363
| Abstract views: 401 | views: 135

Abstract

This research reveals problems caused by the changing civil servants loyality from public to head of regions as public officials. This brings about negative impacts such as weak professionalism and the spreading of regional issues. This research uses qualitative method, for which data gathering was conducted with library studies and was cross-checked with in-depth interviewed with relevant resource persons. /It is concluded by the research that the role of the head of regions is so influential because of which bureaucracy is not longer neutral and could not become professional. lt is therefore recommended that the role of the head of regions as supervisory of civil servants in the regions has to be evaluated, and alternatively the role should be given to their secretaries as the highest career officials in the region.

Keywords

pns daerah; kepala daerah; manajemen kepegawaian daerah

Full Text:

Untitled

References

Buku:

B.C Smith, Bureaucracy and Political Power. New York: St. Martin's Press, 1986.

Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di I ndonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Miftah Thoha, Administrasi Kepegawaian Daerah. Jakarta: Ghalia lndonesia, 1987.

Syamsuddin Haris, Dese ntralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LlPl Press, 2007.

Yappika, Ringkasan Laporan Penelitian: Program untuk Mendorong Pelaksanaan Desentralisasi yang Membuka Ruang Paftisipasi Politik Rakyat, Efektivitas Tata Pemerintahan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosia/ Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Kerjasama Partnership Kemitraan, Uni Eropa dan Yappika, tanpa tahun.

Walter L. Balk, Managerial Reform and Proffesional Empowerment in the Public Service. London: Quorum Books, 1996.

Jurnal:

DennisA. Rondinelli, Development and Change,Yol.21No. 3, London: SAGE, 1990.

Diana Conyers, Community Development Journal, UK: Oxford University Press,1986.

Patrick Sills, et.all., Community Development Journal, UK: Oxford University Press, 1986.

Makalah:

lrfan, Otonomi Daerah: Aspek Sumber Daya Manusia, makalah, Jakarta, 2004.

Kristiansen Stein, 'Recoveringthe CosfsofPower: Comtption in LocalPolitical and CivilService PosrTions in lndonesia", rnakalah, Jakarta, CSIS, 2009.

Made Suwandi, Pokok-Pokok Pikiran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebijakan Pemekaran Daerah (Dalam Koridor UU 32n004), makalah, tanpa tahun.

Prijono Tjiptoherijanto, Catatan untuk Penyusunan RUU Kepegawaian, makalah, 2010

Sumber Media Online="BahkanJakartapunKalahdariAmbon", http://meoapolitan.komoas.co m/read/2011/04/06/1256259S/Bahkan Jakarta. Pun.Kalah.dari.Ambon, diakses pada tanggal 13 April 2011.

"Kajian Ekonomi Regional Provinsi SulawesiTenggara", http://www.bi.oo.id/NR/rdonIvres/BC12I879-22E6-477B-BB8A-C862BD32 47 6 1 /2069 4/KERSulawesiTenooaraTrwl 12010. pdf. diakses pada tanggal 23 Mei 201 1 .

"Pasca 1998 Muncul Intervensi Politisiterhadap Promosi dan Depromosi Jabatan Struktural Birokrasi", http ://www.uom.ac.id/index.pho?paqe=rilis&artikel=1172. diakses pada tanggal 9 Juli 2011.

"Pemilukada Terus Berbuntut, Kepala Dinas Kependudukan Dipecat", bEM,www. menpan.qo.id/index. php/lioutan-media-index/437-pemilukada-terusberbuntut-kepala-dinas-kependudukan-dipecat-. diakses pada tanggal 9 Juli2011.

Koran:

Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam "42 Daerah Terancam Bangkrut', Media lndonesia, 1 3 April 201 1.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v17i2.363
Copyright (c) 2016 Kajian
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.