PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020: EVALUASI PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN

Abstract

Commission II DPR RI has agreed that the next Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) will be in 2024. For the political policy for the upcoming Pilkada to be democratic, learning is needed from evaluating the implementation of Simultaneous Pilkada 2020. This paper discusses how to avoid the weaknesses in Simultaneous Pilkada 2020. This study aims to provide recommendations for the DPR RI and the Government on how the mistakes that existed in the 2020 Pilkada Simultaneously would not be repeated in the next Pilkada. The research in this study used the qualitative method by collecting data through literature studies. This study found that the remaining problems were dynastic politics, money politics, the neutrality of ASN, identity politics related to SARA, bureaucratic regulations on Pilkada Candidates nominations, which resulted in "empty boxes," and the professionalism of Pilkada organizers. Therefore, the political policy for revising the electoral law should accommodate content that can overcome those problems to realize the elections democratically.

Abstrak

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya adalah pada 2024. Agar kebijakan politik bagi pilkada yang akan datang dapat demokratis, maka diperlukan pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020. Tulisan ini membahas bagaimana kelemahan-kelemahan yang masih ada pada pilkada serentak 2020. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi DPR RI dan pemerintah agar kesalahan-kesalahan yang ada pada pilkada serentak 2020 tidak terulang lagi pada pilkada selanjutnya. Penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dari kajian ini ditemukan bahwa masalah yang terjadi antara lain terkait adanya politik dinasti, money politics, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik identitas terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), regulasi birokratis pencalonan yang mengakibatkan adanya fenomena “kotak kosong” dan profesionalisme penyelenggara pilkada. Maka dari itu, kebijakan politik bagi revisi undang-undang kepemiluan hendaknya mengakomodasi muatan-muatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut agar pilkada dapat lebih terwujud secara demokratis.