PENGATURAN EKONOMI KREATIF GUNA MENGEMBANGKAN SUMBER EKONOMI BARU

Abstract

The creative economy is a concept to actualize sustainable creativity-based economic development. Creative economy can be a new economic source that needs to be developed in the national economy, because it can be used as a social entreprise for people in the area and to contribute a great national economy. However, in the development of creative economy there are various problems such as lack of quality of human resources, availability of raw materials, competitiveness, market access, and capital difficulties. The Government has issued Presidential Instruction Number 6 Year 2009 about Creative Economy Development, Presidential Regulation Number 6 Year 2015 about the Creative Economy Body, and Presidential Regulation Number 72 Year 2015 about Amendment to Presidential Regulation Number 6 Year 2015 about the Creative Economy Body. However, the current regulation is not yet able to overcome the problems of creative economy. So, this paper aims to find out more about existing arrangements related to the development of creative economy in order to find things need forward arrangement related issues of creative economic development. This paper is used a normative juridical approach in answering the above problems. The results of this paper show that the regulation is still not able to overcome the problems of creative economy, because of the special characteristic of creative economy. In addition, the existing regulations are sectoral and there is no regulation that regulates and protects the type of economy that relies on this creativity. Therefore, the government should be able to create regulations that can create good economic conditions and provide convenience to the creative economy.
Abstrak Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif dapat menjadi sumber ekonomi baru yang perlu dikembangkan di dalam perekonomian nasional, karena dapat dijadikan sebagai sosial entreprise bagi masyarakat di suatu daerah dan memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar. Namun, dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat berbagai permasalahan kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, regulasi yang ada saat ini dirasa belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif. Sehingga tulisan ini untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan yang ada terkait pengembangan ekonomi kreatif guna menemukan hal-hal perlu pengaturan ke depan terkait permasalahan pengembangan ekonomi kreatif. Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan diatas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa regulasi yang masih belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif, karena sifat ekonomi kreatif yang khusus. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada regulasi yang mengatur dan melindungi jenis ekonomi yang bertumpu pada kreativitas ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membuat peraturan yang mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi kreatif.