PERMASALAHAN DAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN DAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA PONTIANAK

Abstract

The consequence of regional autonomy is that regions are given the authority to allocate every fund transfer from the central government. One form of the Balancing Fund is the Special Allocation Fund (DAK). The DAK is intended to fund special activities of regional affairs and also of a national priority. The issue raised in this study is to get a detailed picture of the management of regional income and the role of DAK that has taken place to date within the Government of Pontianak City and any problems faced by the City Government in the utilization of DAK. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data obtained through interviews and FGDs. This research identifies that Pontianak as a research locus in fiscal capacity is considered very good. However, in the realization of utilization of DAK which is part of revenue, the City still face technical problems. The problem is of frequent changes in regulations in the current budget year related to disbursement processes and programs as menus that are not in accordance with regional needs.

Abstrak

Konsekwensi digulirkannya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan setiap dana tranfer dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kajian  ini adalah mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana  pengelolaan hasil pendapatan daerah dan  peran  DAK yang telah berjalan selama ini yang dilaksanakan  Pemerintah  Kota Pontianak dan  permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pemanfaatan DAK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa  Kota Pontianak sebagai lokus penelitian secara  kapasitas fiskal dinilai sangat baik. Namun dalam realisasi pemanfaatan DAK yang merupakan bagian penerimaan, masih menghadapi permasalahan teknis. Permasalahan sering berubahnya regulasi  dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terkait proses pencairan dan program sebagai menu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.