HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH

Abstract

The utility of DPRD’s consultation mechanism related to the regional policies contains imbalances in an equal partner context. Executive roles still dominate these context relations compared to the DPRD’s. Consultation becomes just too formal and yet to touch the efforts to solve the problems in the field. Research conducted on the two regions of DPRD’s South Sumatera and South Kalimantan showed institutional imbalances. Even consultation easy to trap of compromise each vested interest status quo maintaining among the local elite. These happen at the level of the draft local legislation deliberation, public accountability of regional governance, and the story of the real problem-solving. Therefore, based on the research finding then restores consultation mechanism direction to more substantive. The structure of DPRD’s of consultation improves their capacity to produce policy recommendations that have force coercion to obey by an executive and have political consequences when ignoring it.

Abstrak

Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tersebut adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masing-masing. Ini terjadi di tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah yag lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala diabaikan.