UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA

Abstract

A cartel is an anti-competitive market behavior that agreements between competitors to prevent, restrict or distort competition. From 2012 until 2017, the number of cases handled by KPPU was around 18 cartel cases, including sugar, salt, and telecommunications cartels. Several studies in Europe have shown that cartels harm economic efficiency, so Indonesia's policies are needed to limit or eliminate cartels. This paper aims to analyze the efforts to disclosure cartels in Indonesia by examining Indonesia's cartel cases, sanctions and economic losses caused, and the competition law amendments. This paper uses a descriptive qualitative approach with secondary data sources from journals, literature, online media, and other official sources. To strengthen KPPU is needed in granting authority to obtain, examine and assess letters, documents, or other evidence for investigation or examination. The leniency program as a whistle-blower has been implemented by several countries as an incentive for anyone who exposes insider knowledge of illegal business activities. This leniency program is expected to regulate the detailed mechanism for reducing fines or punishments to create fair business competition in Indonesia. The regulation of the cartel provides access to justice in business competition for sustainable development. Revised cartels fines and blacklisting are included in the competition law amendment.

Abstrak

Kartel merupakan salah satu perilaku pasar anti-persaingan di mana pelaku usaha melakukan perjanjian/koordinasi dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan membatasi atau menghilangkan persaingan. Selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah sekitar 18 perkara kartel antara lain kartel gula, garam, dan telekomunikasi. Beberapa penelitian di Eropa menunjukkan bahwa praktik kartel berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi atau menghapus praktik kartel ekonomi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya mengatasi praktik kartel di Indonesia, dengan mengkaji perkara praktik kartel yang terjadi di Indonesia berikut sanksi dan kerugian ekonomi yang diakibatkan serta perbaikan regulasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukuman yang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan pemublikasian dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.