WORKPLACE WELL-BEING PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

Abstract

Bureaucratic reform means a change of paradigm and governance. Every change in the bureaucracy raises new experiences for civil servants who are in it. This experience then affects the welfare of the employee itself. Workplace well-being (WWB) is a concept that explains the interest of employees at work. What are the government's efforts to improve the WWB, and how the description of WWB to government agencies that have carried out bureaucratic reform is the study's questions? The development of a merit system in staffing policies and management is the government's effort to realize employee welfare. With a merit system, a healthy bureaucratic environment will be created and will encourage bureaucratic reform goals. Most of the participants had high WWB scores (54.4%). More specifically, the average score of the outside dimension is higher than the intrinsic size. When viewed from the domain, the meaning of work is the domain with the highest score than other fields, followed by ability and knowledge at work. In comparison, wages that are part of the outside dimension are the domain with the lowest score. Besides, there were no significant differences in WWB scores based on sex, age, marital status, last education, length of work, and average hours worked per day. WWB measurements need to be carried out on an ongoing basis to identify the effects of improving the personnel management system.
AbstrakReformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. Workplace well-being (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan WWB PNS dan bagaimana gambaran WWB PNS pada instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Sebagian besar partisipan berada pada skor WWB tinggi (54,4%). Lebih spesifik lagi, rata-rata skor dimensi ekstrinsik lebih tinggi dibanding dimensi instrinsik. Apabila dilihat dari domainnya, makna kerja adalah domain dengan skor tertinggi dibanding domain yang lainnya, diikuti kemampuan dan pengetahuan di pekerjaan. Sementara upah yang merupakan bagian dari dimensi ekstrinsik adalah domain dengan skor terendah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan skor WWB secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan rata-rata jam kerja per hari. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian.