PENGELOLAAN INFORMASI RAHASIA TERBATAS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ahmad Budiman
| Abstract views: 385
| 
views: 37
Abstract
Blurred definitions of the so-called “limited confidential information" and "intelligence information" caused difficulties for the provincial govemment of Nusa Tenggara Barat to widely open information for public. The obligation of the provincial government to keep limited confidential information will end once when a new policy fo use such kind of information is introduced. Meanwhile, for intelligence information, its secrecy will be maintained as long as lf is still perceived part of the country's sfrafegic information which needed for the reason of protecting security and defense. Ihr's essay argued that the provincial government's authority to classify and control Iimited confidential information and inteIligence information should be improved so that the principle of good governance can be upheld.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku:
A. Qodri Azizy, Change Management dalam Reformasi Birokrasi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Budi Setiyono, Pemerintahan dan Manajemen Sekfor Publik, Semarang: Penerbit Kalam Nusantara, 2007.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme lndonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
J, Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta : Sinar Graflka, 2009.
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Remadja Rosdakarya, 2004.
Muin Fahmal, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
Nico Andriyanto, Good e-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government,Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Riswandha lmawan, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsuddin Haris (ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemeintahan Daerah, Jakarta: LlPl Press,2005.
Stephen W Littlejohn, Theories of Human Communicafion, University of New Mexico,2004.
Sugiyono, MemahamiPenelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit CVAlfabeta, 2005.
Toby Mendel, Kebebasan Memperoleh lnformasi, Sebuah Suruey Pehandingan Hukum, Judul Asli: Freedom of lnformation: A Comparative Legal Survey, Penerjemah : Tim Kawantama, Jakarta: UNESCO, 2004.
Yeremias T Keban, Enam Dimensi Strategis Adminstrasi Publik Konsep, Teori, dan lsu, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2005
Makalah Tidak Diterbitkan:
Eko Prasodjo, "Akses Politik Publik terhadap Kebijakan Pemerintahan dalam Era Otonomi Daerah Terkait Rencana Pemberlakuan Ketentuan Rahasia Negara", Makalah tidak diteribitkan disampaikan pada diskusi terbatas mengenai Pengaturan Rahasia Negara dalam Perspektif Tata Pemerintahan Yang Baik", di P3Dl Setjen DPR Rl, 6 November 2009
Galang Asmara, "Pengaturan Rahasia Negara dalam Perspektif Tata Pemerintahan Yang Baik", tulisan ini disampaikan pada acara Focus Group Discusion di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 21 November 2009.
Surat Kabar:
"Dihentikan, Pembahasan RUU Rahasia Negara", KOMPAS Kamis, 17 September 2009
Situs Internet:
Curigai Hasil UN, Pemkot Akan surati Mendiknas, http://www.mataramkota.go.id/main.php?oilih=news&mod=ves&aksi=lihat&id=82 diakses tanggal 4 Januari 2010
Eksploitasi Dodo Rinti Sebaiknya dengan Kontrak Karya Baru, http://dengan-kontrak-karya-baru, diaksestangga|4Januari2010
Lusiana Andriani Lubis, Penerapan Komunikasi Lintas Budaya diantara Perbedaan Kebudayaan, http://library.usu.ac.id/down load/fisio/komunikasi-lusiana2.pdf diakses tanggal 26-Juni 2009
Mantan Gubernur NTB Didakwa Korupsi, http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=3088&ienis=plt, diakses tanggal 4 Januari 2010
Pemprov NTB Targetkan Program Bumi sejuta sapi, http://web.pabindonesia.com/contenUvieW26391 /9/ diakses tanggal 1 November 2009
Syafuan Rozi, Masyarakat dan Hak lnformasi PubIik, http://kebiiakanpublik.multiply.com4ourna|/item/, diakses tanggal 1 Desember 2009
Syafuan Rozi, Masyarakat dan Hak Informasi publik, http://kebijakanpublik.multiply.com4ournal/item/1 diakses tanggal 1 Desember 2009
Dokumen Lain:
Sekretariat Komisi 1 DPR Rl, Laporan Singkat Kunjungan Kerja Komisi 1 DPR Rl tanggal 2-5April 2007 ke Provinsi NTB
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
