EKSISTENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)

Puteri Hikmawati
| Abstract views: 329 | views: 69

Abstract

In the 2010 Criminal Procedure Bill, pretrial will be replaced with the provision of commisioner judges for the reason that pretrial considered has not run properly. An initiative to put forward the role of the commissioner judges raises debates in society. This research  discusses  the controversial  debates  by applying  a qualitative method. Its results reveal that the police apparatus which become the object of investigation will face many obstacles in conducting their duties as investigators. In addition to this, the results reminded that the existence of commisioner judges brings about problems such as the shortage of judges which has been experienced by the country since long time, away from their position which are difficult to be reached by the police investigators. After comparing its advantages and disadvantages, this research recommends to maintain the existence of the pretrial while at the same time improve its implementing provisions. Improvements will further be needed by enlarging its additional pretrial authority to examine illegal search and seizure conducted by the investigators.

Keywords

kuhap; commissioner judges; criminal justice system; criminal procedure bill in 2010

Full Text:

Untitled

References

Buku

Ali, H. Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Fatkhurohman,Aminudin, Dian, dan Sirajuddin. (2004). Memahami Kebenaran Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rusli. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Pillai, V.N. (1978). An Approach to Criminal Correction in Developing Countries, Report for 1978 and Resource Material Series No. 16, Unafei.

Reksodiputro, Mardjono. (1997). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

-----------------------------------(1993). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi). Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tim PERADI untuk RUU KUHAP. (2010). Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjospebroto), lfdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL (eds). Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Wisnubroto, Al. dan Widiartana, G (2005). Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Internet

"Sumber Terjadinya Penyiksaan Tersangka oleh Penyidik/Polri", http:// umum.kompasiana.com /2009/06/25/sumber-terjadinya-penyiksaan-tersangka-oleh-penyidikpolri/, diakses 5 Maret 2012.

"Kriminalitas Meningkat 50 Persen", http://www.surabayapost.eo.id/?mnu=berita&act=view&id =4010a395fab832d509d7759419f2c481 & jenis=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e, diakses 26 Maret 2012.

"Sidang Praperadilan Dade Terhadap Kajari Dijaga Ketat", www.harianbhrawa.co.id/demo.section /berita-terkini/11026-sidang-praperadilan-dade-terhadapkajari-dijaga-ketat, diakses 26 Maret 2012.

"PN Surabaya Tolak Praperadilan SP3 Kasus Lapindo", http://news.okezone.com/read /2010/03/30/340/317570/pn-surabaya-tolak-praperadilan-sp3-kasus-lapindo, diakses 26 Maret 2012.

"Pengadilan tolak gugatan praperadilan 16 mantan Dewan Kota Madiun", yustisi.com/2010/11/ pengadilan-tolak-gugatan-praperadilan-16-mantan-dewan-kota-madiun/, diakses 26 Maret 2012.

"Jadwal Sidang Praperadilan Ketua PKL Pasar Raya Sudah Ditetapkan", http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=32598, diakses 8 Maret 2012.

Adnan Buyung Nasution, "Praperadilan versus Hakim Komisaris", http://jodisantoso.blogspot.com /2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html, diakses 31 Januari 2012.

"Hakim Komisaris Rawan Polemik", http://nasional.vivanews.com/news/read/124722 hakim komisaris rawan polemik, diakses 31 Januari 2012.

"Pembentukan "Hakim Komisaris" Hambat Tugas Kepolisian", http://www.javanewsonline.com/index. php?option=com_content&view=article&id=1037:pembentukan-hakim-komisaris-hambat-tugas-kepolisian&catid=2:headline&ltemid=6, diakses 31 Januari 2012.

"Pencurian Kendaraan Bermotor di Sumbar Meningkat", http://www.bisnis-sumatra.com/index. php/2011/10/pencurian-kendaraan-bermotor-di-sumbar-meningkat, diakses 9 April 2012.

Surat Kabar

"Polda Metro Siap Perangi Preman", Kompas, 23 Februari 2012.

Lain-lain

"Upaya Mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Laporan Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi DPR RI, 1997.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

Copyright (c) 2016 Kajian
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.