IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Sali Susiana
| Abstract views: 446
| 
views: 128
Abstract
Until recently, violence against women is still a crucial issue in Indonesia, and it can occur in many aspects of life and experienced by women from different social classes. Contradictory with this situation, both in national and regional level, the country has already created several laws to prevent and handle cases of violence against women. This research, conducted in the North Sumatera and East Java provinces, by applying a qualitative method, explains regional governments' policies to cope with issues on violence against women. In Its finding, it is said by the writer that domestic violence and trafficking in persons are the main cases in both provinces, in addition to geographical constrainsts to handle the cases and the complexicity of the trafficking problem.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
Arivia, Gadis. (2003). Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Hadiz, Liza . "Teori Feminisme Radikal," Jurnal Perempuan Edisi 07, Mei-Juli 1998. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Komnas Perempuan. (2002) Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia. Jakarta: Ameepro.
Luhulima, Achie Sudiarti. (2006). "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia" dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Sulistyowati lrianto (Ed)., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Luhulima, Achie Sudiarti (Ed). (2007). Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Poerwandari, Kristi (2006). Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Sampurna, Budi. (2000). Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya, Achie Sudiarti Luhulima (Ed). Bandung: PT. Alumni.
Dokumen Resmi
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
Surat Kabar
"Kekerasan Seksual dan Ruang Publik: Pemerintah Belum Cukup Melindungi Perempuan," Kompas, 3 Februari 2012.
"Transportasi dan Luka Perempuan," Kompas, 3 Februari 2012.
"Jangan Diam, Laporkan," Kompas, 3 Februari 2012.
"Jalan Panjang Korban Pemerkosaan," Kompas, 3 Februari 2012. "Setelah Pemerkosaan ltu," Kompas, 3 Februari 2012.
"Kekerasan terhadap Remaja Putri Meningkat," Suara Pembaruan, 3 Februari 2012.
"Terjadi 6 Pemerkosaan dalam 6 Bulan," Kompas, 14 Februari 2012.
Internet
Komnas Perempuan Desak Polisi Ciptakan Rasa Aman di Angkot, http://www. politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=30760-Komnas-Perempuan-Desak-Polisi-Ciptakan-Rasa-Aman-di-Angkot, diakses 24 Januari 2012.
Polisi Tak Punya Kebijakan Lindungi Perempuan, http://megapolitan.kompas.com/read /2012/01/22/22155390/Polisi.Tak.Punya.Kebijakan.Lindungi.Perempuan, diakses 17 Februari 2012.
"Database P2TP2A, "http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_ view<emid=68&gid=63&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC, diakses 10 Mei 2012.
Penguatan Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) dan Pornografi, (http://www.menkokesra.go.id/content/penguatan-koordinasi-kebijakan-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-pptp), diakses 6 Agustus 2012.
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, http://www.elsam.or.id /new/index. php?act=view&id=387&cat=c/6026〈=in, diakses 10 Agustus 2012.
Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan, http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/guidelines_for_gbv_interventions_in_humanitarian_settings_bahasa.pdf, diakses 10 Agustus 2012.
Press Release: Perlindungan Perempuan, Tidak Semata Urusan Pemerintah, http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/52-info/388-press-release-perlindungan-perempuan-tidak-semata-urusan-pemerintah, diakses 10 Agustus 2012.
Konsolidasi Pengumpulan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article &id=1636:konsolidasi-pengumpulan-data-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-sumatera utara&catid=194:info<emid=224, diakses tanggal 13Agustus 2012.
Advokasi Pembentukan dan Penguatan Gugus Trafiking di Kabupaten/ Kota, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:advokasi-pembentukan-dan-penguatan-gugus-trafiking-di-kabupatenkota&catid=194:info<emid=224, diakses 13 Agustus 2012.
Catatan Triwulan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Sumatera Utara Januari s.d. Maret 2012 Yayasan Pusaka Indonesia, http://pusakaindonesia.or.id/news.php?extend.438.28, diakses 13 Agustus 2012.
Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, http://www.aliansisum utbersatu.org /2012/05/24/pelatihan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/, diakses 13 Agustus 2012.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
