UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
Riris Katharina
| Abstract views: 1138
| 
views: 144
Abstract
This essay is an evaluation or a critical analysis of the implementation of special autonomy in the Papua Province. Its analysis examines the absence of four programs which have been said to become priorities, namely education,health, people economy's empowerment, and infrastructure development. It is argued here that the failure of the implementation is caused by the practices of bad governance in the province. The writer suggests that the province governance should be based on the principles of "thinking ahead," "thinking again," and "thinking adaptively." The writer further recommends that the central government should open dialoguesand hotline between Jakarta Papua.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. (2012). Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat: Refleksi Sebelas Tahun Pelaksanaan UndangUndang nomor 21 Tahun 2001. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
lmawan, Riswanda. (2007). Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press.
Neo, Boon Siong. (2007). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.
Nurcholis, Hamid. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pollitt, Christoper dan Gouckaert, Geert. (2000). Public Management Reform: Comparative Analysis. USA: Oxford University Press.
Sarundajang, S.H. (2001 ). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jurnal
Katharina, Riris. (2012). "lmplementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua (Tinjauan terhadap Peran DPRP dan MRP), Kebijakan dan lmplementasi Otonomi Khusus di Papua & Aceh. Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika.
Musa'ad, Mohammad A. (2011). "Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan", Jurnal Kajian, Vol. 16, No. 2, Juni 2011. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
Makalah
Bambang Sugiyono, Disain dan Praktek Desentralisasi: Refleksi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, makalah, Seminar Nasional: Menata Ulang Desentralisasi dari Perspektif Daerah, Yogyakarta, 25 Januari 2010.
Bayu Dardias, et.all., Model lmplementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2012.
Internet
M. Ridha Saleh, "Saudara Presiden, Datanglah ke Papua, Kompas, 3 November 2011
"MK Kuatkan Kemenangan Lukas-Klemen dalam Pilkada Papua", http://regional.kompas.Com/read /2013/03/11/22033657/twitter. com, diakses pada tanggal 4 Juni 2013.
"Kasus Kekerasan di Papua",http://www.tempo.co/read/news/2012/12/21/078449759/6Kasus KekerasandiPapua, diakses tanggal 4 Juni 2013.
"Hukum di Papua harus Ditegakkan", http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/18311573/twitter. com, diakses tanggal 4 Juni 2013.
"Indonesia Terapkan Operasi Penegakan Hukum di Papua", http://www. bbc. co. uk/indonesia/berita_ indonesia/2013/02/130222_rapatkabinet_papua.shtml, diakses tanggal 4 Juni 2013.
"Pelantikan MRP Papua Barat Bertentangan dengan UU Otsus", http://www.suarapembaruan.com/ home/pelantikanmrppapuabaratbertentangandenganuuotsus/7948, diakses pada tanggal 21 Desember 2011.
"DPR Disarankan Fasilitasi Dialog Jakarta Papua untuk Pangkas Sikap Saling Curiga", http://www.jpnn.com/read/2013/04/16/167677/DPRDisarankanFasilitasiDialogJakarta Papua, diakses tanggal 4 Juni 2013.
"Kerusakan lingkungan oleh Freeport dan Green Peace Tutup Mata, "Pertambangan Freeport dan Kerusakan lingkungan, file:///F:/freeport /sejaraf%20PTFl%20 dan%20rusak%20 lingkungan.htm.diakses 17 Februari 2013.
"Majelis Rakyat Papua Desak Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Khusus Papua", http://www. tempointeraktif. Com/hg /nusa /2009/11/24/brk, 20091124210230,id.html. diakses tanggal 24 November 2009.
"Pemerintah Tolak Rekomendasi Majelis Rakyat Papua", http://www.tempointeraktif. Com/hg/nusa/2010/01/27/brk, 20100127221800,id.html. diakses tanggal 27 Januari 2010.
"Kepala Suku Isak Wenda Jamin Keamanan, http://www.papuapos.com/index.php/component /k2/item/1776kepalasukuisakwendajaminkeamanan. diakses tanggal 4 Juni 2013.
"Mengapresiasi Gaya 'Blusukan' Gubernur Papua", http://sosok.kompasiana.com/2013/05/13 /mengapresiasigayablusukangubernurpapua555413.html. diakses tanggal 4 Juni 2013.
Surat Kabar
"Papua: Saat Menepati Janji-Janji", Kompas, 4 November 2011.
Media Indonesia," Jakarta Tidak Serius Tangani Papua", 20 Juni 2010. Neles Tebay, "Rakyat Mengevaluasi Otsus Papua", Suara Pernbaruan, 29 Juni 2010.
"Teror Menyebar, Presiden Diminta Tegas", Kompas, 9 Juni 2012
"Dana Otsus: Korupsi, Ujung Pembiaran", Kompas, 4 November 2011.
Dokumen Resmi
Laporan BPK kepada Pimpinan Tim Pengawas Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 DPR RI.
Penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja dengan Tim Pemantau terhadap Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Jakarta, 23 Juli 2010.
Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.
Surat Keputusan Menteri RI Nomor 47/KM.07/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
