PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
Novianto Murti Hantoro
| Abstract views: 923
| 
views: 5581
Abstract
This essay is a research report of the implementation of laws and regulations on the change of status of the autonomous village into the administrative village. Data collection has been conducted by spreading questionnaires, organizing interviews, and focus group discussions during 2013 in Boyolali and West Lombok. Problems regarding conflict of interest is one of the findings of this research. This research applies a qualitative analysis, using the framework of vertical division of power, placing the village as part of the whole community, as well as policy implementation. it is recommended to complete the mapping of viliage typology, to formulate both of bottom-up and top-down options which uphold democracy, and also to provide a settlement of disputes.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta: Konstitusi Press.
Ardian, Zul Afdi. (1994). Hukum Tata Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
Gadjong, Agus Salim Andi. (2007). Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Juanda. (2008). Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung:Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, Suryono. (1982). Mengenal Antropologi Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
Sunggono, Bambang. (1997). Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Widjaja, H.A.W. (1997). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal/Makalah
Azhari Aidul Fitriciada. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah: Perspektif Hukum Ketatanegaraan, makalah disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan di Provinsi Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 22 Juni 2013.
lswanto, Quo Vadis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah: Perspektif Hukum Ketatanegaraan, makalah disampaikan pada Diskusi Kelompok Terarah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan di Provinsi Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 22 Juni 2013.
Jauhari, Thontowi. Peralihan Status Desa Menjadi Kelurahan (Kasus Desa Mojosongo dan Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali), makalah disampaikan dalam FGD di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 22 Juni 2013.
Kurniasih, Dewi. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Bandung. Jurnal Governance Vol.1, No. 2, Mei 2011.
Sobari, Kiki Nurzet. 2012. Eksistensi Tanah Bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kota Karawang dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Desa Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Internet
"Warga Ajukan Yudicial Reviuw (sic!) Relokasi Kantor Pemkab" http://solorayaonline.com/2012 /05/04/warga-ajukan-yudicial-reviuw-relokasi-kantor-pemkab/ diakses tanggal18 Februari 2013.
"BPMPD Kaji Perubahan Status Desa jadi Kelurahan" http://www.gomong.com/2012/05/08/16030/ bpmpd-kaji-perubahan-status-desa-jadi-kelurahan/ diakses tanggal 19 Februari 2013.
Rochyati W. Teori lmplementasi Kebijakan Publik, http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel detail-69584-Umum-PENDEKATAN%20DAN%20TEORl%20%E2%80%93%20TEORl% 20IMPLEMENTASl%20%20%20%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html diakses tanggal 23 April 2012.
"Penolakan Raperda Perubahan Status Desa Keputusan DPRD Lobar Dipertanyakan" http://www.suarantb.com/2010/10/25/Sosial/ detil2%203.html diakses pada tanggal 10 Mei 2013.
Produk Hukum Perda Kabupaten/Kota http://www.kemendagri.go.id/ diakses tanggal 10 Mei 2013.
Lain-lain
Jawaban tertulis Pemerintah Kabupaten Boyolali atas pertanyaan penelitian.
Jawaban tertulis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap pertanyaan penelitian.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
