IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER FISKAL KE DAERAH: STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PROVINSI GORONTALO

Juli Panglima Saragih

doi:10.22212/kajian.v16i4.542

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER FISKAL KE DAERAH: STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PROVINSI GORONTALO

Juli Panglima Saragih

10.22212/kajian.v16i4.542

| Abstract views: 220 |

views: 427

Abstract

Since 2011, regional autonomy has been resulting in formation of new local governments. This phenomenon leads to the increase of fiscal transfer from central government to the new local governments, including the Bangka Belitung and Gorontalo provinces. This research focused on the implementation of fiscal decentralization policy upon the two new provinces and the management of the fiscal transfer in their own budgets. Finding discloses that the fiscal transfer plays important role to add fiscal capacity and cover the increase of budget expenses for every single fiscal year. Furthermore, both provinces still depend much on fiscal transfer due to the rise of expenditure where revenues could not cover overall budget.

Keywords

transfer fiscal; provinsi kepulauan bangka belitung; provinsi gorontalo

Full Text:

Untitled

References

BUKU

Bird dan Vaillancourt, Desenfrafsasi Fiskal Negara-Negara Berkembang, Alih Bahasa oleh Almizan Ulfa, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan 11 2000.

Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D., dan Dadang Solihin, MA, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kelima, 2004.

Hanif Nurcholis, Ieori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit PT.Grasindo, Jakarta, 2005.

Juli Panglima Saragih, Desenfra/lsasi Flska/ dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, Edisi I,April 2003.

Mudralad Kuncoro, Ph.,D., Otonomi dan Pembangunan Oaerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

Made Suwandi, DR., Msoc.sc,, lsu-/su SfrafegrsPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah Pribadi, Kementerian Dalam Negeri,2011.

Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LlPl Press, Jakarta, 2005.

JURNAL, MAJALAH DAN BULETIN

Jurnal llmu Politik, No, 21 Tahun 2010, AlPl (Asosiasi llmu Politik Indonesia), ISSN 0854-6029, PenerbitAlPl bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Jakarta

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009, Penerbit BPS, Jakarta.

Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penerbit BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Gorontalo NomorT Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Gorontalo.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi lnspektorat Provinsi Gorontalo.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (audited) dan 2010 (audited), Kementerian Keuangan Rl.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIp) Tahun Anggaran 2010, Biro Pengendalian pembangunan dan Ekonmi (p2E) Setda Provinsi Gorontalo.

Internet Website

h ttp : //www ba be I o rov. g o. id/co nte nUse ki I a s-se i a ra h.

http://bid. ooronta loprov. qo. id.

http://agusjero. bloospot. com/20 1 0/08/desentralisasi:fiskal. html.

h ttp : //www ba be I p rov. g o. id/co nte n Us e ki I a s-se i a ra h,

DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v16i4.542