PENGATURAN RAHASIA NEGARA, SEBUAH KEBIJAKAN KOMUNIKASI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA DENGAN INDUSTRI MEDIA MASSA
Handrini Ardiyanti
| Abstract views: 224
| 
views: 720
Abstract
An arrangement of the state secrecy is basically a product of the state communication policy. It is therefore such an arrangement is not necessarily considered in the context of maintaining the state sovereignty itself. Instead, such an arrangement is also viewed as the communication policy between the state and the industry of mass media. Within the context, this study analysed the arrangement of the state secrecy as the communication policy between the state and the industry of mass media, and factors, which may trigger the mass media resistance toward the arrangement of the state secrecy.
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Agus Sudibyo, "RUU Rahasia Negara dan Kebebasan Pers", Koran Tempo, Sabtu, 20 Juni 2009.
Agus Sudibyo, "Senja Kala Kebebasan Pers", Kompas, Senin 14 September 2009.
Ana Nadya Abrar, Kebijakan Kommunikasi:Konsep, Hakekat dan Praktek Yogyakarta: Gava Media, 2008
Lukas Luwarso, Ancaman Kebebasan Pers, Jakarta:Dewan Pers dan UNESCO, Juni 2002
Naresh Maholtra, Basic marketing research : applications to contemporary issues 5th ed. Prentice Hal.London, 2002.
Siregar dalam Wahyu Wibowo, Menuju Jurnalisme Beretika, Jakarta : KOMPAS, 2009.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Andi Amir Husri, Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia, dalam Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi , Jakarta: Galang Press, 2002.
Sab Abede Pareno, Manajemen Berita, Surabaya : Papyrus, 2003
Teguh Santosa dkk, Komisi I, Senjata-Satelit-Diplomasi, Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2009
Werner J. Severin dan James W Tankard, Teori Komunikasi, Jakarta: Prenada media, 2005.
MakaIah
Galang Asmara, "Pengaturan Rahasia Negara dalam Perspektif Tata Pemerintahan Yang Baik", tulisan ini disampaikan pada acara Focus Group Discusion di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 21 November 2009.
Internet(Karya non-Individual):
http://www.antaranews.com/berita/1252398135/masyarakat-pers-tolak-pengesahan-ruu-rahasia- Negara diakses tanggal 1 September 2010.
Daftar Wawancara
Salah Satu Pemimpin Surat Kabar Lokal di Nusa Tenggara Barat , tanggal 24 November 2009
Salah satu Pemimpin TV Lokal di Nusa Tenggara Barat tanggal 25 November 2009.
Salah $atu Kepala Seksi Korem 162 Wira Bhakti Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 November 2009
Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemda NTB, tanggal 23 November 2009
Dokumen
UU tentang Keterbukaan lnformasi Publik
RUU tentang Rahasia Negara
Peraturan Komisi lnformasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik
Laporan Penelitian Formulasi Pengaturan Kebijakan Rahasia Negara Dari Perspektif lndustri Media
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
