Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur [Relationship of Revenue Sharing with Regional Revenue and Poverty in East Kalimantan Province]

Mandala Harefa
| Abstract views: 444 | views: 2219

Abstract

The policy of regional autonomy within fiscal decentralization has significantly increased the amount of fiscal transfer fund to province, as well as municipality/district level. Those policy aims to reduce inter-regional inequality of regional fiscal capacity in order to improve the quality of public services in each regional government. But, based on other previous research, those policy doesn’t have significant impact on overall revenue of East Kalimantan Province Budget. This study aims to analysis whether fiscal transfer policy such as revenue sharing from natural resources giving positive impact on revenue of East Kalimantan Province. This study uses qualitative methods to explain problems related to the implementation of fiscal decentralization policy. The results of this study showed that the revenue sharing from natural resources received by East Kalimantan Province in recent years had exactly decrease. One of the factors is the impact of the declining of natural resource production, in this case, the simultaneous decline of coal production which is due to a drastic decrease in prices on the world market. This factor has a significant impact on the implementation of regional development programs and on the efforts to reduce poverty. Therefore, the government of East Kalimantan Province must find any alternatives in spending funds sourced from DBH for productive investments that have a multiplier effect on regional economic development. This condition can be seen from the results of the accelerated economic growth of East Kalimantan Province which is still below the national average of 0.90 percent.

Keywords: fiscal transfers, local revenue, revenue sharing funds, balancing funds, natural resources

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah penurunan jumlah produksi SDA, misalnya penurunan produksi batu bara akibat penurunan harga batu bara yang cukup drastis. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Kata kunci: transfer fiskal, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana perimbangan, sumber daya alam

Keywords

transfer fiskal; pendapatan asli daerah; dana bagi hasil; dana perimbangan; sumber daya alam; fiscal transfers; local revenue; revenue sharing funds; balancing funds; natural resources

Full Text:

PDF

References

Buku:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2017). Analisis PDRB, Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha tahun 2011-2015 Provinsi Kalimatan Timur. Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bird, R. M. dan Vaillancourt, F. (2000). Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Case, K. E. dan Fair, R. C. (2007). Prinsip-prinsip ekonomi. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Davey, K. J. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga. Jakarta: UI Press.

Devas, N. (1989). Keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jakarta: UI-Press.

Kemenkeu. (2017). Buku pegangan, pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam. Jakarta: Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Jurnal dan Working Paper:

Bird, R. and Tarasov, A. V. (2002). Closing the gap: Fiscal imbalances and intergovernmental transfers in developed federations. Working Paper No. 02-02, International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies.

Boadway, R. and Tremblay, Jean-Francois. (2005). A theory of vertical fiscal imbalance. IFIR Working Paper No. 2006-4.

Brodjonegoro, B. and Martinez-Vazquez, J. (2002) An analysis of Indonesia’s transfer system: Recent performance and future prospects. Working Paper 02-13. Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.

Gamu, J., Billon, P. Le, & Spiegel, S. (2015). The extractive industries and poverty: A review of recent findings and linkage mechanisms. The Extractive Industries and Society, Vol. 2(No.1), 162–176

Kurniati, T. (2012). Konflik dalam penentuan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan

pemerintah propinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, No. 1, hal. 16-25.

Murniasiha, E. dan Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap perilaku fiskal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 12, No.1, hal. 56-71.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3, pp. 1.120-1.149.

Yusriadi, Sri Mulyati, (2017). Dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Aceh. AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2017, hal 211-220.

Zaini, Ahmad (2017). Pengaruh kekayaan sumberdaya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator

, Volume 13/No. 2/2017, hal.111-130

Makalah:

Effendi, A. S. dan Ikbal, M. (2017). Reformulasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan transformasi ekonomi dalam upaya mengatasi kesenjangan kesejahteraan antara daerah penghasil SDA dan daerah bukan penghasil SDA di Indonesia. Makalah FGD di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universtas Mulawarman-Samarinda, 14 September 2017.

Dokumen Resmi:

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, (2018), Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bulan Mei 2018

BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2016). Kaltim dalam Angka 2016. BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Dirjen Perbendaharaan. (2017). Kajian Fiskal Regional Kalimantan Timur 2017. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2017, Bab II 5-3.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017.

Sumber Digital:

Dispenda-kaltimprov.org. (2017). Pemda dituntut inovatif dan kreatif. Diperoleh tanggal 21 Juli 2017, dari http://dispenda -kaltimprov.org/Haryanto, J. T. (2015). Desentralisasi fiskal seutuhnya. Diperoleh tanggal 20 April 2017, dari http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46912.

Kabar24.bisnis.com. (2012). Keuangan daerah: Ada 21 masalah pada proses transfer dana

dari pusat ke daerah. Diperoleh tanggal 14 Mei 2017, dari http://kabar24.bisnis.com/read/20120607/78/80400/keuangan-daerah-ada-21-masalah-pada-proses-transfer-dana-dari-pusat-ke-daerah,.

Keuda.kemendagri.go.id. (2013). Dana perimbangan, sumber pendapatan daerah terbesar. Diperoleh tanggal 27 Februari 2017, dari http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar.

News.ddtc.co.id. (2016). APBD drop, bantuan keuangan terancam nol. Diperoleh tanggal 21

Agustus 2017, dari http://news.ddtc.co.id/artikel/8991/provinsi-kalimantan-timur-apbd-drop-bantuan-keuangan-terancam-nol/

Perkasa, A. (2013). 6 kabupaten DBH tertinggi masih jadi daerah miskin?. Diperoleh tanggal

Desember 2018, dari http://kabar24.bisnis.com/read/20130310/78/2941/6-kabupaten-dbh-tertinggi-masih-jadi-dadaerah-miskin

Petriella, Y. (2016). Nasib Kalimantan Timur setelah masa kejayaan batu bara. Diakses tanggal 07 Desember 2018, dari http://kalimantan.bisnis.com/read/20160607/411/555459/nasib-kalimantan-timur-setelah-masa-kejayaan-batu-bara.

Yuliawati dan Amelia, A.R. (2018). Jalan panjang Blok Mahakam ke pangkuan Pertamina. Diperoleh tanggal 07 Desember 2018 dari https://katadata.co.id/telaah/2018/01/01/jalan-panjang-blok-mahakam-ke-pangkuan-pertamina.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.