Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah (Reconstruction of Legal Politics of Land Registration System as Land Mafia Prevention Efforts)
Vani Wirawan, Yusriyadi -, Ana Silviana, Yeni Widowaty
| Abstract views: 0
| 
views: 0
Abstract
Investment and economic growth can be inhibited by the existence of the land mafia. This is because the land case crime has broad dimensions, resulting in disputes, conflicts, and involves land and space objects of high economic value. For this reason, prevention is needed starting at the administrative level. This study wants to examine the legal and political reconstruction of the ideal land registration system as an effort to prevent land mafia. Thus, it is expected to find the purpose of the ius constituendum in the land registration system that is able to prevent land mafia crimes starting at the administrative level. This study is socio-legal research with analytical descriptive nature. This study produces a new alternative to legal political construction for the land registration system as an effort to prevent land mafia in the future, starting at the administrative level. The legal political reconstruction is in the form of reforming the land registration law into a positive publication system. Therefore, it is necessary to revise the Agrarian Principles Law, especially the articles related to the negative publication system. In addition, these changes need to be balanced with the application of an electronic land registration system, with legal products in the form of electronic certificates and still prioritizing the principles of good governance. This study provides recommendations to the government at the earliest opportunity to establish legislation for the settlement of land cases, especially regarding the prevention of land mafia, and to the DPR RI for the ratification of the Bill on Land.
Abstrak
Pertumbuhan investasi dan ekonomi dapat terhambat dengan keberadaan mafia tanah. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan kasus pertanahan berdimensi luas, sehingga mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara dengan objek tanah dan ruang yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan yang dimulai dari tingkat administratif. Penelitian ini ingin mengkaji rekonstruksi politik hukum sistem pendaftaran tanah yang ideal sebagai upaya pencegahan mafia tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan tujuan dari ius constituendum dalam sistem pendaftaran tanah yang mampu melakukan pencegahan kejahatan mafia tanah dari tingkat administratif. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan alternatif konstruksi politik hukum baru bagi sistem pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan mafia tanah pada masa mendatang dari tingkat administratif. Rekonstruksi politik hukum tersebut berupa pembaharuan hukum pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UUPA, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem publikasi negatif. Selain itu, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, dengan produk hukum berupa sertipikat elektronik dan tetap mengedepankan prinsip good governance. Artikel ini memberi rekomendasi kepada pemerintah segera mungkin melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pertanahan, khususnya tentang pencegahan mafia tanah, dan DPR RI untuk pengesahan RUU Pertanahan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Akhiruddin. “Ketahui Modus Mafia Tanah.” Https://Kabarnotariat.Id/2021/03/04/Ketahui-Modus-Mafia-Tanah/. March 4, 2021.
Andi, Isbandi Rukminto. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013.
Anugrahadi, Ady. “Kronologi Pencurian Sertifikat Tanah Milik Ibunda Dino Patti Djalal.” Https://Www.Liputan6.Com/ News/Read/4479724/Kronologi-Pencurian- Sertifikat- -Milik-Ibunda-Dino-Patti-Djalal. February 10, 2021.
Apriani, Desi, dan Arifin Bur. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, no. 2 (2021): 220-239. https://
doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
———. Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia). Semarang: Pustaka Megister, 2012.
Atmoko, Suwardi dan Arief Dwi. “Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia.” Jurnal Hukum Bisnis Volume 3, no. 2 (2019): 235.
https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/972.
ATR/BPN, Kementerian. “Ketahui Modus Mafia Tanah.” Https://Www.Atrbpn.Go.Id/?Menu=baca&kd=8ser21x/AcAc8/
MS7R9jboQ1HyT13yydJfI0zoqZvaO3Yx+a+ipGVJ/+P2iRcp30. March 4, 2021.
———. “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.” Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
———. Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Pub. L. No. 01/JUKNIS/D.VII/2018.
Budi, Afrianto. “Prinsip Indemnity.” https:// www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsipindemnity.
html, n.d.
Bur, Arifin, and Desi Apriani. “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi
Pendaftaran Tanah.” UIR Law Review Volume 1, no. 2 (2017): 127-136. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952.
Bustomi, Muhammad Isa. “Dino Patti Djalal Sebut Ibunya Sudah 5 Kali Jadi Korban Mafia Tanah.” Https://Megapolitan.Kompas.Com/
Read/2021/02/10/14064991/Dino-Patti-Djalal-Sebut-Ibunya-Sudah-5-Kali-Jadi-Korban-Mafia-Tanah?Page=all. February 10, 2021.
Cahyaningrum, Dian. “Pemberantasan Mafia Tanah.” Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Volume XII, no. 23 (2021), 1-6.
CNBC. “Simak Upaya Kementerian ATR/ BPN Berantas Mafia Tanah.” Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20191127152107-8-118420/Simak-Upaya-Kementerian-Atr-Bpn-Berantas-
Mafia-Tanah. November 28, 2019.
Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Analisis Yuridis Pelayanan Publik yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance dalam
Konsep Welfare State.” Jurnal Negara Hukum Volume 5, no. 2 (2014): 169-188. https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.239.
Djasmani, Yacob. “Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum
Volume 40, no. 3 (2011): 365-374. https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374.
Doly, Denico. “Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat.” Jurnal Negara Hukum Volume
, no. 2 (2017): 195-214. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053.
Fajardin, Mohammad Atik. “Penjelasan Pakar Hukum
tentang Perbedaan Sengketa Tanah dengan Mafia Tanah.” Https://Nasional.Sindonews.Com/Read/353332/13/Pe n j e l a s a n - Pakar-Hukum-Tentang-Perbedaan-Sengketa-Tanah-Dengan-Mafia-Tanah-1614776632. March 3, 2021.
Friedman, Lawrence M. The Legal System, A Social Science Perspective. Bandung: Nusa Media, 2009.
Ginting, Darwin. “Policies on Prevention and Eradication of Land Mafia: Agrarian Reform in Indonesia.” Utopia y Praxis Latinoamericana Volume 25, no. 2 (2020): 255-263. https://doi.org/10.5281/zenodo.3809387.
Hamzani, Achmad Irwan. “Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-
Diyat dalam Hukum Pidana Islam.” dalam Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 7. Semarang: UNDIP, 2015.
Hamzani, Achmad Irwan, Mukhidin, dan Derita Prapti Rahayu. “Pembangunan Hukum Nasional sebagai Implementasi Tujuan
Nasional.” dalam Prosiding SENDI, 366-372. Semarang: Unisbank, 2018.
Harjati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, dan Oemar Moechthar. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Cet. Ke I. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Cet. Ke XI. Jakarta: Djambatan, 2008.
Husna, Nurul. “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial.” Jurnal Al-Bayan Volume 20, no. 29 (2014): 45-58. https://doi.
org/10.22373/albayan.v20i29.114.
Hutagalung, Arie S. “Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran
Tanah.” Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 30, no. 4 (2000):
-346. https://doi.org/10.21143/jhp. vol30.no4.319.
Irianto, Sulistyowati. Kajian Sosiolegal. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
Ismail, Nurhasan. “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1, no. 1 (2012): 33-52. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
Jumasani, Destriadi Yunas. “Kementerian ATR/ BPN Targetkan 126 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar Tahun 2025.” Https://Www.
Tribunnews.Com/Nasional/2020/02/28/Kementerian-Atrbpn-Targetkan-126-Juta-Bidang-Tanah-Sudah-Terdaftar-Tahun-2025.
February 28, 2020.
Kolopaking, Anita D.A. Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase. Bandung: Alumni, 2013.
Kurniati, Muhammad Irfan dan Nia. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam Perspektif
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” Acta Diurna Volume 1, no. 2 (2018):163-174. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.113.
Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
Miles, Matthew B., and A Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Yogyakarta: UII Press, 1992.
Nurjannah, Siti. “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform.” Al-Daulah Volume 3, no. 5 (2014): 193-205.
https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1436.
Nurlani, Meirina. “Pengaruh Pembaharuan Hukum Agraria Nasioanal Terhadap Politik Hukum di Indonesia.” Jurnal Thengkyang Volume 2, no. 1 (2019): 106-124.
Nurlinda, Ida. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Oloan, Nur. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah.” Jurnal Warta Edisi, no. 50 (2016). https://
doi.org/10.46576/wdw.v0i50.200.
Pers, Siaran. “Ketahui Celah Menutup Penipuan Sertipikat oleh Mafia Tanah.” https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=2Z57Vnh
qyogzti+IBdle/5gYkeg0fEMzjD4AwIE7TrZLg4DOxU8TjhZqIEgC+7Vg, 2021.
———. “Sertipikat Elektronik: Era Baru Pendaftaran Tanah di Indonesia.” https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=4LF
JKYKxgFGzEu7jkzB33XvupD1fl+OAYwzkk7pKtjJybdXCQAa1sBKX9S/pt/8P, 2021.
Polri, Devisi Humas. “Data Kementerian ATR/ BPN: Sudah 180 Kasus Mafia Tanah yang Diterima.” Https://Humas.Polri.Go.Id/2021/03/ 04/Data-Kementerian-Atr-
Bpn-Sudah-180-Kasus-Mafia-Tanah-Yang-Diterima/. March 4, 2021.
Prawiradinata, Rudy Soeprihadi, Uke Mohammad Hussein, Aswicaksana, Rinella Tambunan, Santi Yulianti, Nana Apriyana,
Awan Setiawan, et al. “Laporan Akhir Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.” dalam Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, 1-68. Jakarta: Bappenas, 2018.
Putri, Cantika Adinda. “Terbongkar Lagi, Mafia Tanah Tertangkap di Jakarta.”Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20200212203238-4-137462/Terbongkar-Lagi-Mafia-Tanah-Tertangkap-Di-Jakarta. February 12, 2020.
Putri, Kania Dewi Andhika, dan Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia.” Mimbar Yustitia Volume 2, no. 2 (2018): 142-158. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Perspektif Perkembangan: Dalam Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
———. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” Jurnal Hukum Progresif Volume 1, no. 1 (2005): 3.
———. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
———. Ilmu Hukum. Cet. Ke VI. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012.
Rudiyanto, Arifin, Oktorialdi, Uke Mohammad Hussein, Rinella Tambunan, Nana Apriyana, Mia Amalia, Santi Yulianti, et al.
“Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia.” dalam Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, 1-96. Jakarta: Bappenas, 2016.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Cet. Ke VI. Jakarta: Kencana, 2019.
Sidharta, Bernard Arief. Bahan Kuliah Teori dan Ilmu Hukum. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2012.
Silviana, Ana. “Politik Hukum Pertanahan Prismatik Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Kepemilikan Tanah.” dalam Teaching Resource, 12–13. Semarang: UNDIP Website, 2018. http://eprints.
undip.ac.id/61265/.
———. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal Volume 4, no. 1 (2021): 51-68.
Silviana, Ana, Yos Johan Utama, and Nurhasan Ismail. “Preferability of the Positive-Characterized Negative Publication in
Cadastral Registration in Indonesia.” Journal of Critical Reviews Volume 7, no. 7 (2020): 979-982. https://doi.org/10.31838/
jcr.07.07.179.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Suparman, Fana F. “Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan.” Https://Www.Beritasatu.Com/Nasional/655585/Maraknya-Mafia-Tanah- Disebut-Akibat-Uu-Agraria-Tak-Dijalankan. July 14, 2020.
Surayya, Ita. “Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Agraria.” Jatiswara Volume 34, no. 1 (2020): 43-50. https://doi.org/10.29303/jatiswara. v34i1.224.
Susilowati, Nur, Ida Nurlinda, dan Mulyani Djakaria. “Analisis Prospek Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi
Positif dan Aspek Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah.” Acta Diurna Volume 4, no. 1 (2020): 52-67. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.257.
Suud, Mohammad. Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Tehupeiory, Aartje, Laode M. Syarif, Gayus Lumbuun, Sofyan A. Djalil, Arie Sukanti Hutagalung, Valerine J.L Kriekhoff, and Sunarto. “Penegakan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah.” dalam Seminar
Nasional yang Diselenggarakan ILUNI S3 FH Universitas Indonesia, 1. Jakarta: UI, 2018. https://www.youtube.com/
watch?v=lIVU2UDdBX4.
Tempo. “Mafia Tanah.” https://www.tempo.co/ tag/mafia-tanah, 2021.
Tri, Rahma. “Waspada, Begini Ragam Modus Operandi Mafia Tanah.” Https://Bisnis. Tempo.Co/Read/1312396/Waspada-Begini-
Ragam-Modus-Operandi-Mafia-Tanah. February 26, 2020.
Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, dan Hendry Dwicahyo Wanda. “Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 24, no. 3 (2018): 467-487. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7.
Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Cet. Ke II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Wahyuni, Novi Sri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Sistem Publikasi Negatif yang Bertendensi Positif dalam Pendaftaran Tanah.” dalam Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 150. Medan: USU, 2007.
Wigyosubroto, Sutandyo. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia.
Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
Wirawan, Vani. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif Volume 9, no. 1 (2021): 1-15. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15.
———. “Understanding Indonesian E-Law and Democracy : Challenge, and Hope.” Budapest International Research and Critics
Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, no. 1 (2022): 4106-4114. https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4114 4106.
Wulansari, Harvini, Rochmat Junarto, dan Dian Aries Mujiburohman. “Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif.” Riau Law Journal Volume 5, no. 1 (2021): 61-74.https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875.
Yulianto, Agus, dan Edith Ratna. “Penerapan Pembatasan Penuntutan Hak atas Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum
Pemegang Hak.” Notarius Volume 12, no. 1 (2019): 467-483. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28898.
Yusriyadi. Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Zon, Fadli, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi. “Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi.”
Jurnal Negara Hukum Volume 7, no. 1 (2016): 111-125. https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.925.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
